Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang prosedur dan tarif retribusi untuk tempat usaha di Kabupaten Gresik. Retribusi merupakan pungutan yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk kontribusi atas penggunaan ruang dan lingkungan. Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipahami terkait dengan retribusi tempat usaha di Kabupaten Gresik.

Pertama, terdapat klasifikasi tarif retribusi berdasarkan luas ruang tempat usaha. Misalnya, untuk industri, pergudangan, pertokoan, dan pernukiman serta sosial, terdapat tarif yang berbeda-beda sesuai dengan luasnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dalam penentuan besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha.

Kedua, terdapat juga faktor-faktor penentu tarif retribusi seperti Indeks Lokasi (IL) dan Indeks Gangguan (IG). IL didasarkan pada klasifikasi jalan yang digunakan untuk tempat usaha, sedangkan IG mengukur besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Faktor-faktor ini menjadi dasar perhitungan tarif retribusi yang harus dibayarkan.

Selain itu, terdapat juga ketentuan terkait dengan biaya daftar ulang, balik nama, dan perpanjangan tempat usaha. Biaya daftar ulang dikenakan bagi pemohon yang tidak merubah atau memindahtangankan tempat usaha, sementara biaya balik nama dikenakan bagi pemohon yang mengalihkan tempat usaha kepada pihak lain. Sementara biaya perpanjangan berkaitan dengan perpanjangan masa retribusi.

Dalam proses pembayaran retribusi, pungutan disetor ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik melalui Bendaharawan Penerima. Besaran biaya daftar ulang dan balik nama telah diatur dalam Pasal 18, yang menetapkan persentase tertentu dari tarif retribusi yang berlaku.

Dengan pemahaman yang baik terhadap prosedur dan tarif retribusi tempat usaha di Kabupaten Gresik, pemilik usaha dapat memenuhi kewajibannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.