Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 34 Tahun 2000 mengatur tentang perubahan keempat terkait retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Gresik. Dalam konteks ini, retribusi pelayanan kesehatan dianggap sebagai retribusi Kabupaten/Kota. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Keputusan Mendagri Nomor 119 Tahun 1998 yang mengatur jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Untuk memungut retribusi tersebut, diperlukan penetapan melalui Peraturan Daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik memiliki peran penting. Pasal 1 Peraturan Daerah tersebut menjelaskan sejarah perubahan peraturan sebelumnya terkait retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan Puskesmas di Kabupaten Gresik. Pasal 5 menambahkan penerimaan retribusi dapat digunakan untuk kelancaran tugas Puskesmas, termasuk operasional, pembinaan sumber daya manusia, dan pengadaan bahan penunjang.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Dengan demikian, peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Gresik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pembiayaan pelayanan kesehatan terjamin dan berkelanjutan, serta menunjang kelancaran tugas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.