Materi pokok dari materi yang disediakan adalah tentang regulasi dan prosedur terkait penyediaan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan dan aman. Terdapat asas kelestarian dan keberlanjutan yang menekankan perlunya memperhatikan kondisi lingkungan hidup serta kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, terdapat asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan yang menekankan pentingnya memperhatikan masalah keselamatan bangunan, infrastruktur, lingkungan, serta ketertiban administrasi dalam pengelolaan perumahan dan permukiman.

Regulasi juga mencakup tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas, di mana bupati harus menyerahkan aset tersebut kepada perangkat daerah yang berwenang dalam waktu tertentu setelah penyerahan dilakukan. Selain itu, terdapat prosedur pencatatan aset ke dalam Daftar Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Milik Pengguna untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tersebut.

Selain itu, terdapat ketentuan terkait penelantaran prasarana, sarana, dan utilitas, di mana Pemerintah Daerah harus membuat berita acara perolehan aset tersebut dan melakukan pencatatan aset ke dalam Daftar Barang Milik Daerah. Proses penyerahan aset juga terkait dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.

Dengan demikian, materi ini menggarisbawahi pentingnya aspek keberlanjutan, keselamatan, dan keteraturan dalam penyediaan perumahan dan permukiman, serta prosedur yang harus diikuti terkait dengan penyerahan, pemeliharaan, dan pencatatan aset yang terkait. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perumahan yang aman, berkelanjutan, dan teratur bagi masyarakat.