Materi pokok dari peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2005 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah mencakup beberapa poin penting. Pertama, peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (2) huruf a tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah. Peraturan ini mengatur ijin peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Gresik.

Beberapa poin penting dalam peraturan ini meliputi tata cara pembayaran retribusi, tata cara penagihan, keberatan, serta tata cara pembayaran. Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan dalam waktu 15 hari sejak diterbitkannya dokumen terkait. Penagihan retribusi dilakukan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib Retribusi memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, namun keberatan harus diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam waktu 2 bulan sejak tanggal dokumen terbit. Selain itu, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi juga dapat diajukan dengan menyebutkan alasan yang jelas.

Peraturan ini juga mengatur mengenai persyaratan ijin tata ruang, di mana setiap badan usaha atau perorangan yang akan menggunakan tanah harus mendapatkan ijin peruntukan penggunaan tanah terlebih dahulu. Masa berlaku ijin site plan/blok plan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Pemerintah daerah berhak memanfaatkan fasum fasos yang disediakan sebelum serah terima dilaksanakan.

Dengan demikian, peraturan daerah ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan retribusi peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Gresik, serta tata cara pembayaran, penagihan, keberatan, dan persyaratan ijin tata ruang yang harus dipatuhi oleh wajib retribusi.