Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2000 mengenai Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah sebuah regulasi yang diterbitkan untuk mengatur pembayaran retribusi terkait dengan penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Gresik. Materi pokok dari peraturan ini mencakup berbagai aspek terkait dengan perhitungan retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, dan jenis-jenis usaha yang terkena retribusi.

Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah cara penghitungan retribusi, yang dijelaskan dalam Bab VIII Pasal 10. Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dan nilai jual tanah. Nilai jual tanah ditetapkan oleh Daerah berdasarkan NJOP-PBB maksimal sebesar Rp. 10.000,00. Selain itu, peraturan juga mengatur mengenai wilayah pemungutan retribusi, yang harus dilakukan di wilayah tempat ijin peruntukkan dan penggunaan tanah diberikan.

Peraturan Daerah ini juga menjelaskan masa retribusi yang berlangsung selama 6 bulan, serta jenis-jenis usaha yang dikenakan retribusi seperti pariwisata, industri rumah tangga, real estate, dan lain sebagainya. Penyidik yang disebutkan dalam peraturan ini memiliki wewenang untuk memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah memiliki materi pokok yang mencakup pengaturan mengenai perhitungan retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, dan jenis-jenis usaha yang terkena retribusi di wilayah Kabupaten Gresik.