Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 1994 mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak ini diberlakukan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Gresik dengan meningkatkan fasilitas penerangan jalan. Pajak ini dikenakan kepada setiap penggunaan tenaga listrik. Masa pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang, yang terjadi saat penggunaan tenaga listrik. Wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan jelas, benar, dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Jika wajib pajak tidak membayar pajak sesuai ketentuan, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan Nota Pajak. Jumlah pajak yang terhutang harus dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan tarif pajak yang berlaku. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam waktu maksimal enam bulan. Jika tidak ada jawaban dalam waktu tersebut, maka keberatan pajak dianggap diterima.

Selain itu, wajib pajak juga dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah juga memiliki kewenangan untuk memberikan keringanan dan pembebasan pajak, terutama terhadap penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini, sanksi pidana dapat dikenakan berupa pidana kurungan atau denda. Penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pejabat yang bertugas dalam penyidikan memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan tindakan pertama, memeriksa tersangka, menyita barang bukti, mengambil sidik jari, memotret, dan memeriksa saksi atau tersangka.