Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang prosedur keberatan dan banding terkait dengan pembayaran pajak daerah. Dalam konteks ini, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat terkait.

Prosedur keberatan harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disampaikan paling lambat 3 bulan sejak tanggal ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak. Setelah permohonan keberatan diterima, Kepala Daerah atau Pejabat memiliki waktu paling lama 12 bulan untuk memberikan keputusan terkait keberatan yang diajukan. Jika dalam waktu tersebut tidak ada keputusan yang diberikan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Selain itu, terdapat juga sanksi administrasi yang dikenakan jika wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, jika pembayaran pajak tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Begitu juga jika ada penambahan jumlah pajak yang terutang, wajib pajak harus melaporkan hal tersebut sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan agar tidak dikenakan sanksi tambahan.

Selain itu, pembayaran pajak harus dilakukan secara sekaligus atau angsuran dengan persetujuan Kepala Daerah. Jika wajib pajak ingin membayar dengan angsuran, harus dilakukan secara teratur dan berurutan dengan dikenakan bunga. Kepala Daerah juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Tidak Benar (SKPDKBT) jika terdapat ketidaksesuaian dalam pembayaran pajak.

Dengan demikian, pemahaman mengenai prosedur keberatan, pembayaran pajak, dan sanksi administrasi terkait pajak daerah sangat penting bagi wajib pajak agar dapat mematuhi ketentuan yang berlaku dan menghindari sanksi yang mungkin dikenakan.