Materi pokok dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin adalah memberikan perlindungan hukum yang adil kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam upaya meningkatkan budaya hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat, diperlukan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu secara finansial.

Peraturan ini menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam permohonan bantuan hukum. Misalnya, pemohon bantuan hukum harus melengkapi permintaan yang diajukan dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Jika tidak dapat melengkapi dalam waktu yang ditentukan, permohonan tersebut dapat ditolak. Setelah permohonan dianggap lengkap, pemberi bantuan hukum wajib memberikan jawaban kepada pemohon dalam waktu 3 hari kerja.

Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum dalam merencanakan pelaksanaan bantuan hukum. Rencana kerja harus disepakati bersama dalam waktu 5 hari kerja setelah jawaban diberikan. Prinsip kesetaraan juga ditekankan, di mana penerima bantuan hukum harus diperlakukan secara adil tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, dan latar belakang politik.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan adil terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan prosedur yang jelas dan batas waktu yang ditetapkan, diharapkan penerima bantuan hukum dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak sesuai dengan prinsip keadilan.