Materi pokok yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 mencakup beberapa hal yang penting untuk pembangunan daerah tersebut. Pertama, terdapat penjelasan mengenai latar belakang penyusunan peraturan daerah tersebut, yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan perencanaan pembangunan nasional dan pemerintahan daerah yang terstruktur.

Selanjutnya, dalam materi pokok tersebut dijelaskan mengenai definisi-daerah, pemerintah daerah, dan bupati dalam konteks Kabupaten Gresik. Penjelasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (RPJP Daerah) juga disebutkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun. Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terukur untuk jangka panjang dan menengah guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain itu, materi pokok juga menjelaskan mengenai beberapa istilah dan konsep penting dalam perencanaan pembangunan daerah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Semua konsep ini menjadi landasan bagi penyusunan rencana pembangunan yang terarah dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah Kabupaten Gresik.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 merupakan instrumen penting dalam mengatur dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Gresik agar dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.