081335001911   hukum@gresikkab.go.id

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
  Admin        117       236
PENCARIAN
Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.
  
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundangan-undangan
Jenis Dokumen Hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Judul
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan
T.E.U Badan
Gresik (Kabupaten)
Nomor Peraturan
3
Singkatan Jenis
PERDA
Tahun Terbit
2013
Tempat Penetapan
Gresik
Tanggal Penetapan/Pengundangan
03-06-2013
Subjek
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN - PERIZINAN
Sumber
LD Kabupaten Gresik 2013 (3)
Status
Berlaku
Bahasa
Indonesia
Lokasi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
Bidang Hukum
Administrasi Negara-Perizinan Dan Penanaman Modal
Lampiran
Fulltext Dokumen Peraturan :   2013Pd3525003.pdf
Abstrak Peraturan :   2013absPd3525003.pdf
Penandatangan
SAMBARI HALIM RADIANTO
Peraturan Terkait
Dokumen Terkait
Urusan Pemerintahan
Perizinan Dan Penanaman Modal
Pemrakarsa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
Bagikan
Halaman ini telah diakses 117 kali
  
MATERI POKOK PERATURAN
Materi pokok dari pasal-pasal yang disebutkan adalah terkait dengan regulasi dan persyaratan izin praktik bagi tenaga medis di Indonesia. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang persyaratan, kewajiban, dan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 6 menjelaskan bahwa setiap tenaga medis harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya. Dokter dan dokter gigi diberikan SIP untuk maksimal tiga tempat praktik, baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan. SIP berlaku selama Surat Tanda Registrasi (STR) masih berlaku dan tempat praktik sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik, kecuali bagi dokter peserta program Internsip yang mendapatkan SIP Internsip dengan kewenangan yang sama dengan dokter.

Selain itu, Pasal 4 mengatur tentang izin praktik bagi dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki pendidikan terstruktur dalam bidang pengobatan komplementer-alternatif. Pasal ini juga menyebutkan jenis-jenis pengobatan alternatif yang memerlukan izin khusus, seperti batra akupunktur, Pengobat Tradisional, dan metode pengobatan tradisional lainnya.

Dengan demikian, materi pokok dari pasal-pasal tersebut adalah tentang persyaratan, kewajiban, dan batasan izin praktik bagi tenaga medis di Indonesia, termasuk tentang jumlah tempat praktik, masa berlaku SIP, dan jenis-jenis pengobatan alternatif yang memerlukan izin khusus. Hal ini bertujuan untuk menjaga standar pelayanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
  
ABSTRAK

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN - PERIZINAN

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2013 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan

ABSTRAK :
-   Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perizinan di Bidang Kesehatan ini dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gresik. Selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penanganan bidang kesehatan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah baru. Dengan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perizinan di Bidang Kesehatan.
-   Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2007; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 44 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1973; PP No. 20 Tahun 1990; PP No. 32 tahun 1996; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; Keputusan PERMENKES No. 167/Kab/B.VIII/1972 sebagaimana telah diubah dengan ; Keputusan PERMENKES No. 922/Menkes/Per/X/1993 sebagaimana telah diubah dengan ; Keputusan PERMENKES No. : 1350/Menkes/SK/VII/2001; Keputusan PERMENKES : No. 1363/Menkes/SK/XII/2001; Keputusan PERMENKES No. 364/Menkes/Per/III/2003; Keputusan PERMENKES No. : 1076/Menkes/SK/VII/2003; Peraturan PERMENKES No. 357/Menkes/Per/V/2006; Peraturan PERMENKES No. 666/Menkes/SK/2007; Peraturan PERMENKES 1109/MENKES/PER/IX/2007; Peraturan PERMENKES No. 147/Menkes/Per/2010; Peraturan PERMENKES No. 340/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 374/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 411/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 1464/Menkes/Per/X/2010; Peraturan PERMENKES No. 028/Menkes/Per/I/2011; Peraturan PERMENKES No. 889/Menkes/Per/V/2011; Peraturan PERMENKES No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011; Peraturan PERMENKES No. 2052 /Menkes/Per/X/2011; Peraturan PERMENKES No. 54 Tahun 2012; Peraturan PERMENKES No. 58 Tahun 2012; Peraturan PERMENKES No. 19 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 22 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 23 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 24 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 26 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 31 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 32 Tahun 2013; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. 23 Tahun 2011;
-   Dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Fasilitas dan Tenaga Kesehatan ini mengatur tentang prosedur dan syarat pemberian izin untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta pengobatan tradisional dan komplementer. Peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai sertifikasi bagi penyedia layanan makanan dan minuman serta sertifikasi kesehatan lingkungan untuk fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dan lingkungan yang disediakan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.
CATATAN :
-   Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013
-   Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN - PERIZINAN

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2013 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan

ABSTRAK:
-   Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perizinan di Bidang Kesehatan ini dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gresik. Selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penanganan bidang kesehatan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah baru. Dengan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perizinan di Bidang Kesehatan.
-   Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2007; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 44 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1973; PP No. 20 Tahun 1990; PP No. 32 tahun 1996; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; Keputusan PERMENKES No. 167/Kab/B.VIII/1972 sebagaimana telah diubah dengan ; Keputusan PERMENKES No. 922/Menkes/Per/X/1993 sebagaimana telah diubah dengan ; Keputusan PERMENKES No. : 1350/Menkes/SK/VII/2001; Keputusan PERMENKES : No. 1363/Menkes/SK/XII/2001; Keputusan PERMENKES No. 364/Menkes/Per/III/2003; Keputusan PERMENKES No. : 1076/Menkes/SK/VII/2003; Peraturan PERMENKES No. 357/Menkes/Per/V/2006; Peraturan PERMENKES No. 666/Menkes/SK/2007; Peraturan PERMENKES 1109/MENKES/PER/IX/2007; Peraturan PERMENKES No. 147/Menkes/Per/2010; Peraturan PERMENKES No. 340/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 374/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 411/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 1464/Menkes/Per/X/2010; Peraturan PERMENKES No. 028/Menkes/Per/I/2011; Peraturan PERMENKES No. 889/Menkes/Per/V/2011; Peraturan PERMENKES No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011; Peraturan PERMENKES No. 2052 /Menkes/Per/X/2011; Peraturan PERMENKES No. 54 Tahun 2012; Peraturan PERMENKES No. 58 Tahun 2012; Peraturan PERMENKES No. 19 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 22 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 23 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 24 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 26 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 31 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 32 Tahun 2013; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. 23 Tahun 2011;
-   Dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Fasilitas dan Tenaga Kesehatan ini mengatur tentang prosedur dan syarat pemberian izin untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta pengobatan tradisional dan komplementer. Peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai sertifikasi bagi penyedia layanan makanan dan minuman serta sertifikasi kesehatan lingkungan untuk fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dan lingkungan yang disediakan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.
CATATAN:
-   Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013
-   Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku
  DOWNLOAD ABSTRAK
  
FILE VERSI INGGRIS
2013Pd3525003.pdf
  Preview
  Download
Halo, WARGA GRESIK Saya adalah mesin penjawab berbasis teknologi ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Kecerdasan Buatan) yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan seputar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan. KETIK PERTANYAAN ANDA kemudian tekan [enter].