Materi pokok yang diminta berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sampah, mulai dari pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah.

Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah kewajiban produsen untuk melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menyusun rencana dan program pembatasan sampah, serta menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam. Selain itu, produsen juga diwajibkan melakukan pendauran ulang sampah dengan menyusun program pendauran ulang, menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang, dan menarik kembali sampah untuk didaur ulang.

Pemilahan sampah juga menjadi fokus dalam peraturan ini, di mana setiap orang diharuskan memilah sampahnya sendiri. Pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, dan lainnya juga wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemerintah daerah juga harus menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Selain itu, peraturan ini juga menetapkan bahwa rencana induk pengelolaan sampah harus ditetapkan untuk jangka waktu minimal 10 tahun, dengan berbagai target pengurangan timbulan sampah, penanganan sampah, penyediaan prasarana, kebijakan pengelolaan sampah, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta kebutuhan dana yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah memiliki ketentuan yang komprehensif untuk mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan, melibatkan peran produsen, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.