Materi pokok yang dimaksud adalah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum yang mengatur rencana pembangunan jangka menengah di Kabupaten Gresik selama periode 2016-2021. Rencana pembangunan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, terdapat penjelasan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program keberlanjutan, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), visi, dan misi. Semua hal tersebut merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan bahwa pembangunan di Kabupaten Gresik dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan efektif sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan juga menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari rencana pembangunan yang disusun. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di Kabupaten Gresik dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.