Materi pokok dari peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mencakup beberapa poin penting. Pertama, peraturan ini mengatur mengenai wewenang Bupati dalam melakukan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang oleh wajib pajak atau yang berasal dari Bupati.

Kedua, peraturan ini menjelaskan bahwa Bupati dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Bupati juga diberikan wewenang untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif, membatalkan SKPD yang tidak benar, membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang tidak sesuai, serta mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan tertentu.

Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan bahwa pemungutan pajak daerah harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah menganut closed list system, di mana pemerintah daerah tidak diperbolehkan memungut jenis pajak baru selain yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Dengan demikian, peraturan daerah ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan wewenang Bupati dalam pengurangan ketetapan pajak terutang, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dalam pemungutan pajak daerah.