Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2021

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2021 (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Perseroan Terbatas Gresik Migas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

ABSTRAK :

-

Abstract: Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas PT Gresik Migas mengatur bahwa Perseroan Terbatas Gresik Migas merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Perseroan ini didirikan untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan minyak dan gas bumi. Untuk mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, diperlukan penyesuaian Perseroan Terbatas Gresik Migas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Oleh karena itu, diperlukan penetapan Perubahan Perseroan Terbatas Gresik Migas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah melalui Peraturan Daerah.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 22 Tahun 2001;UU Nomor 40 Tahun 2007;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 54 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2009;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2012;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021

BUMD - BANK GRESIK - PERUSAHAAN DAERAH

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 13, LD Kabupaten Gresik 2020 (13)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik

ABSTRAK :

-

Penetapan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat di bidang perbankan. Langkah ini juga bertujuan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan penguatan struktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Penetapan tersebut didasari oleh pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dengan demikian, penetapan Peraturan Daerah ini menjadi langkah yang diperlukan untuk menata kembali kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.

-

Pasal 18 ayat (1), ayat (6), Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 8 Tahun 1997;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2008;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 21 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 20 Tahun 2016;PP Nomor 71 Tahun 1992;PP Nomor 1 Tahun 2008;PP Nomor 27 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 54 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011;PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2012;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 94 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 118 Tahun 2018;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2014;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.03/2015;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 44/POJK.03/2015;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 37/POJK.03/2016;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 19/POJK.03/2017;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 48/POJK.03/2017;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.03/2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 12, LD Kabupaten Gresik 2020 (12)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta

ABSTRAK :

-

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Kabupaten Gresik dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Diperlukan penataan dan perbaikan tata kelola organisasi Perusahaan Umum Daerah agar sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat, untuk mempercepat peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik perlu dilakukan karena tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi daerah saat ini. Hal ini didasari oleh pertimbangan demi mencapai tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan terhadap masyarakat.

-

Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 54 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 71 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 118 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2001;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

BUMD - BANK GRESIK - PERUSAHAAN DAERAH

2008

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2008 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat diubah demi peningkatan perekonomian daerah, pelayanan masyarakat, dan Pendapatan Asli Daerah melalui permodalan yang diperkuat pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Sehingga, didasari oleh pertimbangan tersebut, ditetapkan pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik melalui Peraturan Daerah.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962;Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan ;Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004;UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;PP Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005;PERMENDAGRI Nomor 3 tahun 1998;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2006;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 tahun 2008 mengatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan mengenai rapat, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Direksi, serta prosedur pemberhentian anggota Dewan Pengawas. Pasal-pasal dalam peraturan ini juga mengacu pada Undang-undang Perbankan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 14 Nopember 2008.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008

BUMD - BANK GRESIK - PERUSAHAAN DAERAH

2008

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2008 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat direvisi dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, pelayanan masyarakat, dan Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan permodalan pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Revisi tersebut merujuk pada pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik yang diatur dalam Peraturan Daerah guna mendukung penguatan permodalan pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Penyusunan aturan ini didasari oleh pertimbangan tersebut demi menjaga keberlangsungan perbankan di wilayah Kabupaten Gresik dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962;Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan ;Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004;UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;PP Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005;PERMENDAGRI Nomor 3 tahun 1998;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2006;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 tahun 2008 mengatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan mengenai rapat, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Direksi, serta prosedur pengundangan dan pelaksanaan keputusan. Pasal-pasal dalam peraturan ini juga mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan lain terkait pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 14 Nopember 2008 oleh Bupati Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008

BUMD - PERSEROAN TERBATAS GRESIK SAMUDRA - PERUSAHAAN DAERAH

2006

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2006 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas Gresik Samudra

ABSTRAK :

-	Peraturan Pendirian Perusahaan Usaha Angkutan Laut, Penunjang Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang transportasi laut guna kelancaran mobilitas kegiatan dan mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan Daerah. Selain itu, peraturan ini juga dibentuk sebagai upaya untuk menggali potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu membentuk suatu institusi sebagai wadah Usaha Angkutan Laut, Penunjang Angkutan Laut, dan Kepelabuhanan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; Undang-undang No. 2 tahun 1965; Undang-undang No. 21 Tahun 1992; UU No. 1 Tahun 1995; Undang-undang No. 8 Tahun 1997; Undang-undang No. 5 Tahun 1999; Undang-undang No. 10 Tahun 2004; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005; Undang-undang No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 26 Tahun 1998; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 19 Tahun 2001; PERDA Kab. Gresik No. 09 Tahun 2002; PERDA Kab. Gresik No. 21 Tahun 2005;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perseroan Terbatas Gresik Samudra ini mengatur tentang pembentukan, pengelolaan, dan operasional PT Gresik Samudra. Peraturan ini memberikan wewenang kepada Bupati Gresik untuk memproses pendirian dan mengatur operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Gresik Samudra bergerak di bidang angkutan laut dan penunjang angkutan laut, dengan kedudukan di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2006

BUMD - PERSEROAN TERBATAS GRESIK KEDHATON PROPERTINDO - PERUSAHAAN DAERAH

2006

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2006 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas Gresik Kedhaton Propertindo

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Gresik Kedhaton Propertindo ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengakomodasi potensi ekonomi, geografis, dan sumber daya alam Kabupaten Gresik yang strategis untuk dikelola dan dikembangkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; Undang-undang No. 2 tahun 1965; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 1 Tahun 1995; Undang-undang No. 10 Tahun 2004; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 8 Tahun 2005; Undang-undang No. 33 Tahun 2004; PP No. 26 Tahun 1998; PERPRES Republik Indonesia No. 67 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 19 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 20 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 21 Tahun 2005;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pembentukan PT Gresik Kedhaton Propertindo yang bertujuan untuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada Bupati untuk memproses pendirian PT Gresik Kedhaton Propertindo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2006.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2006

BUMD - PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS - PERUSAHAAN DAERAH

2006

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2006 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas Gresik Migas

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk a. meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan cara meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui usaha Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk PT; dan b. mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi, geografis, sumber daya alam dan buatan Kabupaten Gresik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu, diperlukan pengaturan wadah hukum sebagai landasan pendirian Perseroan Terbatas, yang dapat diwujudkan dengan membentuk PT. Gresik Migas melalui Peraturan Daerah ini.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; Undang-undang No. 2 tahun 1965; UU No. 1 Tahun 1995; Undang-undang No. 22 Tahun 2001; Undang-undang No. 10 Tahun 2004; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005; Undang-undang No. 33 Tahun 2004; PP No. 26 Tahun 1998; PP No. 36Tahun 2004; PERPRES RI Nomo 67 tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 12 Tahun 2002; PERDA Kab. Gresik No. 19 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 21 Tahun 2005;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 ini mengatur tentang pembentukan Perseroan Terbatas Gresik Migas yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengembangkan perekonomian Kabupaten Gresik. Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada Bupati untuk memproses pendirian PT Gresik Migas, yang akan beroperasi dalam pengelolaan, pengolahan, dan penjualan minyak bumi dan gas alam serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan migas. Selain itu, perusahaan ini diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2006

BUMD - KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH BUMD DENGAN PIHAK LAIN - PERUSAHAAN DAERAH

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 21, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dan Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dengan Pihak Lain

ABSTRAK :

-	Peraturan ini dibentuk untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dan atau BUMD dengan pihak lain dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran serta kelanjutan pelaksanaan Pembangunan Daerah serta upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan serta potensi guna peningkatan kesejahteraan rakyat, mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya Pemerintah daerah dan atau BUMD dalam melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Pihak Lain ini mengatur tentang mekanisme, bentuk, dan tata cara kerjasama antara Pemerintah Daerah atau BUMD dengan pihak lain. Tujuannya adalah untuk memberikan peluang kerjasama dalam memanfaatkan objek kerjasama, memberikan landasan hukum yang kuat, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Peraturan ini juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan BUMD secara optimal, efisien, efektif, dan berkelanjutan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2005

BUMD - BPR - PERUSAHAAN DAERAH

2001

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 13, LD Kabupaten Gresik 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkred1tan Rakyat

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan Perusahaan Daerah Bank Pasar dengan Mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, serta mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah dalam peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat yang terhindar dari munculnya Rentenir dan pengijon yang merusak perekonomian rakyat, sesuai dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/Dir. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2001 ini mengatur tentang pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau oleh bank umum. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menciptakan kesempatan usaha dan meningkatkan taraf hidup rakyat, serta menghindarkan mereka dari rentenir dan sistem pengijon.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : BUMD

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung