Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pencarian

Adv. Search

Judul

Nomor

Tahun

Status

Jenis

Subjek

Kriteria :

Subjek : KERJA

Menemukan 3 data dalam 0.4475 detik

Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

19 66

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KERJA

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL - KERJA

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 23, LD Kabupaten Gresik 2011 (23)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK :

Penetapan Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan atas Undang-Undang yang menjadi kewenangan mereka serta pelanggaran Peraturan Daerah. Pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gresik harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Diperlukan pedoman kerja yang jelas bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini disusun dengan mempertimbangkan urgensi peningkatan profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan efektif di tingkat daerah.

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 8 Tahun 1981;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 43 Tahun 1999;UU Nomor 2 Tahun 2002;UU Nomor 32 Tahun 2004;PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan ;PP Nomor 79 Tahun 2005,;PP Nomor 38 Tahun 2007;PP Nomor 6 Tahun 2010;PP Nomor 53 Tahun 2010;PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2009;PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2011;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011
-

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

66 55

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dan Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dengan Pihak Lain

BUMD KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH BUMD DENGAN PIHAK LAIN PERUSAHAAN DAERAH

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

BUMD - KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH BUMD DENGAN PIHAK LAIN - PERUSAHAAN DAERAH

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 21, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dan Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dengan Pihak Lain

ABSTRAK :

Pembangunan dan pengelolaan potensi daerah memiliki peranan vital dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pembangunan Daerah. Untuk percepatan dan peningkatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah. Keterbatasan sumber daya Pemerintah daerah dan BUMD menuntut upaya khusus untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan layanan. Langkah-langkah yang mendorong partisipasi pihak lain dalam pembangunan dan pengelolaan potensi daerah melalui kerjasama efektif dan berkesinambungan harus diimplementasikan. Untuk memberikan landasan hukum pada kerjasama tersebut, diperlukan penetapan dalam Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 10 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 tahun 2004;PP Nomor 38 tahun 1974;PP Nomor 25 Tahun 2000;PERPRES Nomor 67 tahun 2005;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2005
-

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Kabupaten Gresik)

24 29

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur Dan Potensi Daerah

INFRASTRUKTUR KERJA SAMA PENGELOLAAN

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

INFRASTRUKTUR - KERJA SAMA PENGELOLAAN

2001

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur Dan Potensi Daerah

ABSTRAK :

-	Pembangunan dan pengelolaan potensi sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Upaya pembangunan, perbaikan, dan efisiensi pengelolaan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya pemerintah daerah, diperlukan langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan badan usaha swasta dalam pembangunan dan pengelolaan potensi daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, daya saing ekonomi, serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sebagai bentuk pelaksanaan otonomi. Untuk itu, diperlukan landasan hukum yang jelas melalui penetapan peraturan daerah untuk kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur serta potensi daerah.
-	Undang-undang Nornor 12 Tahun 1950;UU Nomor 2 Tahun 1965;Undang-undang 22 Tahun 1999;PP Nomor 38 Tahun 1974;PP Nomor 25 Tahun 2000;PP Republik Indonesia Nomor Tahun 2001;Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000;
-	Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur serta potensi daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat cakupan dan kualitas pelayanan umum, menurunkan beban anggaran Pemerintah Daerah, dan mengenalkan biaya nyata kepada masyarakat. Pemerintah Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah, dengan fokus pada fungsi pengaturan. Penyelesaian perselisihan dalam kerjasama dilakukan melalui musyawarah, arbitrasi, atau pengadilan. Ketentuan peralihan dan penutup diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan adanya peraturan ini, ketentuan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001
-

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Pencarian

Kriteria :

Subjek : KERJA

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung