Pencarian Peraturan Daerah Kabupaten Gresik :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2019 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Gresik merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka melestarikan dan melindungi warisan kebudayaan sebagai bagian daripada kekayaan budaya bangsa. Warisan kebudayaan tersebut, yang membentuk pemikiran dan perilaku kehidupan manusia, memegang peran penting dalam pemahaman, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bersama dalam bingkai negara. Pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai tanggung jawab untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, menumbuhkan kebanggaan nasional, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelestarian warisan kebudayaan. Dengan landasan hukum Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Gresik berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan sebagai langkah memajukan kebudayaan daerah demi kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Gresik dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam upaya pemajuan dan perlindungan kebudayaan daerah.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 10 Tahun 2009;UU Nomor 11 Tahun 2010;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 5 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 78 Tahun 2007;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERPRES Nomor 65 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2007;Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
-	Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gresik merupakan sebuah regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dalam peraturan ini, diatur mengenai definisi-daerah, pemerintah daerah, bupati, kebudayaan, kebudayaan daerah, dan pemajuan kebudayaan. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai kriteria orang yang berhak mendapatkan insentif serta tata cara pemberian insentif yang diatur dengan Peraturan Bupati. Peraturan ini juga menetapkan bahwa Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak diundangkan. Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan dan diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2019 di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019

CAGAR BUDAYA

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2019 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya

ABSTRAK :

-	Cagar Budaya di Kabupaten Gresik merupakan kekayaan penting bagi kebudayaan bangsa dan lokal. Kabupaten Gresik memiliki cagar budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat religi. Perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku. Dengan didasari pertimbangan nilai kebudayaan dan pelestarian warisan budaya, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 11 Tahun 2010;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 5 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya Kabupaten Gresik mengatur tentang pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya dengan berbagai asas seperti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, kenusantaraan, keadilan, dan ketertiban hukum. Pasal-pasal dalam peraturan ini menjelaskan tentang definisi-daerah, pemerintah daerah, bupati, perangkat daerah, penelitian, revitalisasi, adaptasi, perbanyakan/duplikasi, serta definisi setiap orang, tim ahli cagar budaya, dan tenaga ahli pelestarian. Peraturan ini juga memberikan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019

PERLINDUNGAN ANAK - ANAK

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2019 (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK :

-	Perlindungan anak di Indonesia ditegaskan sebagai hal yang strategis dalam memastikan kelangsungan Bangsa dan Negara. Pemberdayaan anak harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka secara fisik, mental, dan sosial. Penyelenggaraan perlindungan anak memerlukan berbagai upaya preventif, rehabilitatif, kuratif, dan represif, termasuk proses pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan kasus untuk memulihkan anak agar bisa tumbuh dan berkembang. Tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak berada pada Pemerintah Daerah, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 4 Tahun 1979;UU Nomor 39 Tahun 1999;UU Nomor 1 Tahun 2000;UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 20 Tahun 2003;UU Nomor 23 Tahun 2004;UU Nomor 13 Tahun 2006;UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;UU Nomor 21 Tahun 2007;UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 11 Tahun 2012;UU Nomor 10 Tahun 2013;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 8 Tahun 2016;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008;PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan ;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014;
-	Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Gresik merupakan landasan hukum yang mengatur upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka membentuk generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, serta sejahtera lahir dan batin. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, peraturan ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten layak anak melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi kebijakan, dan pelaporan. Melalui pembentukan gugus tugas, pengumpulan data dasar, dan merumuskan Rencana Aksi Daerah-Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), pemerintah daerah diharapkan dapat fokus pada program pencapaian indikator KLA serta penyelesaian permasalahan anak secara menyeluruh. Dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, peraturan ini memberikan landasan yang komprehensif dan terpadu dalam upaya perlindungan anak di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019

PERIZINAN - JASA MAKANAN DAN MINUMAN

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2019 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016, mengatur kewenangan penetapan tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota, termasuk usaha jasa makanan dan minuman. Dengan pertimbangan pesatnya perkembangan usaha jasa makanan dan minuman, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu mengatur penyelenggaraan perizinan agar dapat memberikan pengawasan, penertiban, pelayanan, pengelolaan, dan peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan daya saing usaha jasa makanan dan minuman. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Makanan Dan Minuman adalah hal yang penting untuk diimplementasikan.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 8 Tahun 1999;UU Nomor 10 Tahun 2009;UU Nomor 32 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 18 Tahun 2012;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 24 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERMEN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014;PERMEN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014;PERMEN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014;PERMEN Pariwisata Nomor 28 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan ;PERMEN Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016;PERMEN Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019

APBD - PERUBAHAN APBD

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2019 (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ini dibentuk untuk mengakomodasi pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, juga untuk menggunakan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya dalam pembiayaan tahun anggaran berjalan, yang telah terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 123 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2013; PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2018; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2018; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 7 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2017; PERDA Kab. Gresik No. 12 Tahun 2016; PERDA Kab. Gresik No. 7 Tahun 2017; PERDA Kab. Gresik No. 15 Tahun 2018; PERDA Kab. Gresik No. 3 Tahun 2019;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2019 ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Peraturan ini diperlukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran sebelumnya serta pergeseran antar unit organisasi dan jenis belanja. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan penggunaan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya dan penyesuaian keuangan daerah yang efektif untuk tahun berjalan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019

APBD - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2019 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah untuk menyampaikan Rancangan Paraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 1; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 56 Tahun 2018; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2017; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2013; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 1 Tahun 2018; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2018; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2018; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 31 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 12 Tahun 2016; PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2017; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 2018;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2019 ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini ditetapkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Tujuannya adalah untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019

BARANG MILIK DAERAH - KEUANGAN DAERAH

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2019 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini mengatur tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan barang milik daerah. Peraturan ini juga menetapkan sanksi dan ganti rugi bagi pihak yang menyebabkan kerugian pada barang milik daerah. Selain itu, peraturan ini memberikan pedoman tentang teknis pengelolaan barang milik daerah yang harus diikuti oleh semua perangkat daerah terkait.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019

BARANG MILIK DAERAH - KEUANGAN DAERAH

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2019 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengelolaan barang milik daerah agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta efisien dan transparan.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 tahun 1950;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 27 Tahun 2014;PP Nomor 84 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/PRT/M/2015;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/PRT/M/2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016,;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik mengatur tata cara pengelolaan barang milik daerah yang melibatkan pihak lain, termasuk dalam hal pengoperasian barang milik daerah. Pasal-pasal dalam peraturan ini menjelaskan prosedur penelitian, penetapan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah, serta tata cara pengamanan fisik gedung dan bangunan yang merupakan barang milik daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah pada pengguna barang, termasuk prosedur serah terima dan penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal. Dengan demikian, peraturan ini memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2019 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani ini dibentuk untuk mengatasi masalah bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan, dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan. Selain itu, dengan adanya kecenderungan perubahan iklim, globalisasi, gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, perlindungan dan pemberdayaan bagi petani juga sangat diperlukan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2000; Undang Undang No. 16 Tahun 2006; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 40 Tahun 2014; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 154 Tahun 2014; Peraturan PERMENTAN No. : 40/Permentan/SR.230/7/2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; Peraturan PERMENTAN No. : 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016; PERDAPROV No. 5 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 23 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 7 Tahun 2015;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air dan perbankan yang berisi tentang penampungan air pada waktu surplus dan definisi lembaga perbankan. Peraturan ini juga mencakup penyaluran dana oleh lembaga perbankan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019

APBD

2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 15, LD Kabupaten Gresik 2018 (15)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012; PP No. 69 tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 14Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2013; PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 1 Tahun 2018; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2018; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 7 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2017; PERDA Kab. Gresik No. 12 Tahun 2016; PERDA Kab. Gresik No. 7 Tahun 2017; PERDA Kab. Gresik No. 3 Tahun 2018;
-	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mengatur tentang hak-hak keuangan dan administratif yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota DPRD mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Selain itu, peraturan ini juga mencakup ketentuan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang harus diikuti oleh DPRD.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Kriteria :

Jenis : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung