Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 membahas tentang pembentukan organisasi lembaga lain sebagai perangkat daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Kabupaten Gresik yang rentan terhadap bencana alam, non-alam, maupun yang disebabkan oleh faktor manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya antisipasi penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Dalam konteks ini, peraturan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan menyediakan dukungan teknis operasional dan administrasi yang diperlukan. Pembentukan organisasi lembaga lain sebagai perangkat daerah ini juga merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah ini mengacu pada pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menjadi bagian integral dari upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh di Kabupaten Gresik.

Melalui peraturan ini, diharapkan bahwa Kabupaten Gresik dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana yang ada, serta mampu memberikan perlindungan dan penanganan yang efektif bagi masyarakat. Dengan demikian, pembentukan organisasi lembaga lain sebagai perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana.