Materi pokok yang dimaksud adalah mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan Perangkat Desa merupakan proses penting dalam menjalankan pemerintahan desa yang bertujuan untuk memilih individu yang berkualitas dan memenuhi syarat untuk menduduki posisi tersebut.

Prosedur pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pemerintahan desa, termasuk pengangkatan Perangkat Desa. Dalam proses pengangkatan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti pengumuman rencana pengisian perangkat desa oleh Kepala Desa kepada penduduk desa, ujian penyaringan yang dilakukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa, hingga penetapan pengangkatan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa.

Selain prosedur, terdapat pula persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Perangkat Desa. Persyaratan tersebut antara lain meliputi persyaratan umum seperti warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, tidak pernah dihukum pidana, dan sebagainya. Selain itu, terdapat persyaratan khusus seperti bersedia dicalonkan, bertempat tinggal tetap di desa setempat, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, dan lain sebagainya. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon Perangkat Desa memiliki kualitas dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Selain itu, biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa juga diatur dalam regulasi tersebut. Biaya tersebut dibebankan pada APBDesa, Swadaya Masyarakat, dan bantuan pihak lain yang sah. Biaya tersebut digunakan untuk berbagai keperluan seperti administrasi, honorarium panitia, konsumsi, penetapan dan pelantikan, serta keperluan lain sesuai kebutuhan.

Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, dan biaya pengangkatan Perangkat Desa, diharapkan proses pengangkatan tersebut dapat dilakukan secara transparan, adil, dan berkualitas untuk mendukung pemerintahan desa yang efektif dan efisien.