Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2001 mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap perubahan fungsi pemerintah kecamatan dan kelurahan dari pelaksana tugas dekonsentrasi menjadi aparat desentralisasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, peraturan tersebut bertujuan untuk menata kembali struktur organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Gresik.

Pasal demi pasal dalam peraturan tersebut menjelaskan secara rinci mengenai definisi pemerintah kabupaten Gresik, perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan yang menjadi fokus regulasi. Selain itu, peraturan juga mengatur tugas pokok camat, termasuk dalam hal pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh kepala daerah, tugas-tugas sebagai pimpinan unit kerja, dan tugas pembantuan lainnya. Kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh camat juga diatur dalam peraturan ini, termasuk pemberian pedoman dalam pengaturan urusan rumah tangga kelurahan.

Dalam proses pembuatannya, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2001 merujuk pada beberapa peraturan pemerintah Republik Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan beberapa peraturan daerah Kabupaten Gresik terkait organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2001 menjadi landasan hukum yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Gresik, sehingga memastikan terlaksananya pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat tersebut sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.