Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2005 mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan struktur organisasi kecamatan dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam penjelasan peraturan tersebut, dijelaskan bahwa perubahan terhadap struktur organisasi kecamatan diperlukan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Struktur organisasi kecamatan yang diatur dalam peraturan ini mencakup berbagai bidang, seperti Pemerintahan, Ketentraman, Ekonomi, Kesejahteraan, Kependudukan, dan Pembangunan. Setiap kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan beberapa seksi yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu.

Peraturan Daerah ini juga menjelaskan definisi dari berbagai istilah yang digunakan dalam konteks pemerintahan daerah, seperti definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Kecamatan, Camat, Kelurahan, Lurah, Desa, dan lain sebagainya.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2005, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di tingkat kecamatan, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat lebih optimal.