Materi pokok yang diminta adalah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2004 yang mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan agar penetapan pajak parkir tidak menimbulkan penafsiran adanya pungutan ganda dalam satu obyek pemungutan pajak daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penafsiran yang berbeda dalam penetapan subyek, obyek, dan wajib pajak terkait pajak parkir.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, dijelaskan bahwa subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran atas tempat parkir, sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan tempat parkir. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diharapkan agar setiap orang mengetahuinya dengan pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dari Peraturan Daerah ini antara lain Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Selain itu, terdapat pula Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum yang menjadi acuan terkait penyelenggaraan parkir umum.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta ketertiban dalam pengelolaan pajak parkir di Kabupaten Gresik. Penyempurnaan aturan terkait pajak parkir ini diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda, sehingga pelaksanaan pajak parkir dapat berjalan dengan lebih efisien dan transparan. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak parkir yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.