Materi Pokok:

Pajak Parkir adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor yang memanfaatkan tempat parkir di suatu wilayah tertentu. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2001 mengatur tentang Pajak Parkir sebagai upaya untuk mengatur jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Gresik guna menghindari kemacetan lalu lintas. Pajak Parkir ini diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, dijelaskan mengenai tata cara pemungutan, masa berlakunya pajak, waktu pajak terhutang, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak parkir. Pajak Parkir dikenakan sebesar 20% dari perolehan hasil bersih sesuai dengan jumlah karcis yang keluar. Masa berlakunya pajak parkir di gedung adalah selama 2 jam, dengan tambahan waktu 1 jam pertama sebesar Rp. 200,00.

Pajak Parkir harus dibayar pada saat karcis diproses, dan pembayaran harus dilunasi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lokal Bersifat Pajak (SKRD). Jika terdapat keterlambatan pembayaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan. Wajib pajak juga berhak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati, yang harus diputuskan dalam waktu 6 bulan.

Bupati memiliki kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak parkir berdasarkan pertimbangan kemampuan para wajib pajak. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Hak untuk melakukan penagihan pajak parkir kadaluwarsa setelah 3 tahun terhitung sejak ditetapkannya sebagai terhutang, kecuali jika terdapat tindak pidana pelanggaran pajak.