Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2002 yang mengatur kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam konteks Kabupaten Gresik. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa anggaran dan keuangan yang dialokasikan untuk DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas legislatif di daerah tersebut.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, dijelaskan mengenai penghasilan tetap anggota DPRD yang terdiri dari berbagai tunjangan seperti Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pakaian dinas yang disediakan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, seperti Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, dan Pakaian Sipil Lengkap.

Selain itu, Peraturan Daerah juga mengatur biaya kegiatan DPRD, termasuk belanja Sekretariat DPRD yang mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Penunjang Kegiatan. Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, dengan rentang tertentu sesuai dengan jumlah pendapatan daerah.

Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang jaminan asuransi yang diberikan kepada anggota DPRD, biaya pengangkutan jenazah, serta penyediaan rumah jabatan dan kendaraan dinas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penyerahan rumah jabatan dan kendaraan dinas setelah berakhirnya jabatan anggota DPRD.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan pengelolaan keuangan DPRD Kabupaten Gresik dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Gresik secara keseluruhan.