Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Peraturan ini diperlukan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam peraturan ini, dijelaskan secara rinci mengenai berbagai aspek terkait dengan protokol dan keuangan yang berlaku bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gresik.

Salah satu poin penting yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai pakaian dinas yang harus dipakai oleh pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat ketentuan mengenai jenis pakaian dinas, atributnya, serta standar harga dan kualitas bahan yang harus diperhatikan. Selain itu, peraturan juga mengatur mengenai biaya pengurusan jenazah yang dibebankan dalam APBD, mulai dari rumah duka hingga tempat pemakaman.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang tunjangan, seperti tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan, dan kendaraan dinas jabatan juga diatur dalam peraturan ini, dengan standar yang ditetapkan oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini juga menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta jenis belanja lainnya yang harus diuraikan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai penyediaan rumah dinas bagi anggota DPRD beserta kelengkapannya.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik memberikan landasan hukum yang jelas dan rinci mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan protokol dan keuangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.