Materi pokok dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik adalah mengenai penyesuaian aturan terkait dengan keuangan dan protokoler bagi pimpinan dan anggota DPRD di daerah tersebut. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut.

Salah satu poin penting dalam perubahan ini adalah mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Pasal 14B mengatur bahwa tunjangan ini akan mulai dibayarkan sejak tanggal 1 Januari 2007. Selain itu, terdapat juga perubahan terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, di mana penghasilan mereka akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Perubahan lainnya termasuk penambahan Pasal 24A hingga Pasal 24E yang mengatur Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD setiap bulan. Pasal-pasal ini memberikan panduan mengenai penggunaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya boleh digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan dan protokoler bagi pimpinan dan anggota DPRD di Kabupaten Gresik dapat lebih teratur dan transparan. Selain itu, penyesuaian aturan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan daerah dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada. Semua perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas para pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat.