Materi yang disajikan dalam dokumen ini adalah tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 tahun 2004 yang berkaitan dengan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Penjelasan umum dalam dokumen tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dokumen ini juga menyoroti perbedaan penafsiran pasal-pasal dan penjelasan pasal tertentu dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004. Selain itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan Badan Kehormatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 perlu disesuaikan dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 tahun 2004 ini juga perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005, yang mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004. Hal ini menunjukkan pentingnya keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi.

Dokumen ini memberikan gambaran tentang upaya penyempurnaan regulasi terkait kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik agar sesuai dengan perkembangan hukum dan tata kelola pemerintahan yang berlaku. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.