Materi pokok dari teks yang disediakan adalah mengenai prosedur keberatan dan banding terkait dengan ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat terkait. Pasal 24 menjelaskan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterima, dengan batas waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan Surat Ketetapan. Jika keberatan tidak memenuhi persyaratan, tidak akan dipertimbangkan. Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Bupati atau Pejabat harus memberikan keputusan dalam waktu 12 bulan sejak permohonan keberatan diterima.

Selain itu, Pasal 27 menjelaskan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati dengan menyebutkan nama, alamat, masa pajak, besarnya kelebihan pembayaran, dan alasan yang jelas. Bupati harus memberikan keputusan dalam waktu 12 bulan sejak permohonan diterima. Jika tidak, permohonan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan harus diterbitkan dalam 1 bulan. Kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan untuk melunasi utang pajak lainnya.

Pasal 25 menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat. Permohonan banding harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak keputusan diterima. Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak. Jika keberatan atau banding dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan imbalan bunga.

Dengan demikian, materi pokok dari teks tersebut adalah prosedur keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan banding terkait dengan ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat, beserta batas waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak.