Perubahan dalam struktur organisasi pemerintahan daerah merupakan hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercermin dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan, seperti Pasal 8 yang mencantumkan berbagai dinas yang bertanggung jawab atas berbagai urusan pemerintahan di bidang tertentu. Selain itu, terdapat perubahan pada Bagian Ketiga Paragraf 5 yang menegaskan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Perubahan-perubahan ini sejalan dengan berbagai undang-undang yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam konteks pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, hal ini menjadi wadah penting bagi penyuluh di Kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ketertiban umum.

Perubahan-perubahan ini juga didasari oleh kebutuhan akan efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar lembaga pemerintahan, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk menjaga pola hubungan antar lembaga dan memastikan bahwa tugas dan fungsi pemerintahan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, perubahan dalam struktur organisasi pemerintahan daerah, seperti yang terjadi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat.