Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Peraturan Daerah ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan penguatan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gresik sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Struktur organisasi tersebut terdiri dari beberapa bagian, seperti Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Sosial, Bagian Organisasi, Bagian Kepegawaian, dan Bagian Umum dan Perlengkapan. Setiap bagian memiliki sub bagian yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur tata kerja dalam melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar satuan organisasi. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya, memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, serta mengikuti petunjuk yang diberikan. Laporan berkala juga menjadi bagian penting dalam tata kerja ini, di mana setiap laporan yang diterima harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan bahwa organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini akan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.