Materi pokok yang dimaksud adalah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien dengan membentuk Lembaga Teknis Daerah. Dalam penyusunan peraturan ini, terdapat pertimbangan-pertimbangan penting seperti kewenangan daerah, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, dan pengembangan pola kerjasama antar daerah.

Struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari beberapa bagian, di antaranya Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum, Kantor Polisi Pamong Praja, Kantor Kependudukan, dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima. Setiap bagian memiliki susunan jabatan yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-sesi yang mengatur berbagai aspek tugas dan fungsi yang spesifik, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan umum dalam peraturan ini mengacu pada semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pedoman organisasi perangkat daerah. Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan akan diatur lebih lanjut dalam keputusan kepala daerah. Dengan demikian, peraturan ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gresik dengan mengatur struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah secara terperinci dan terstruktur.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 menjadi acuan penting bagi para pegawai dan aparat pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan terorganisir dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah Kabupaten Gresik.