Materi pokok dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik mencakup beberapa poin penting. Pertama, perubahan kelembagaan perangkat daerah didasarkan pada evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan strategi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis, dan memenuhi kebutuhan daerah.

Kedua, pembangunan infrastruktur prasarana umum masyarakat membutuhkan peningkatan beban kerja lembaga pelaksana urusan Ke-Puan. Oleh karena itu, penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah diperlukan untuk menghindari permasalahan yang mungkin timbul. Hal ini dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintahan daerah.

Selain itu, peraturan ini juga merujuk pada beberapa peraturan yang relevan, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik sebelumnya.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dan Bupati Gresik, perubahan ketiga ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik.