Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

TOLERANSI - TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 16, LD Kabupaten Gresik 2020 (16)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

ABSTRAK :

-	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam menjaga toleransi kehidupan masyarakat untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberagaman masyarakat Kabupaten Gresik yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, golongan, dan latar belakang sosial ekonomi memiliki potensi konflik sosial yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban umum apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 1 Tahun 1965;UU Nomor 39 Tahun 1999;UU Nomor 15 Tahun 2003;UU Nomor 11 Tahun 2005;UU Nomor 12 Tahun 2005;UU Nomor 12 Tahun 2006;UU Nomor 40 Tahun 2008;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 7 Tahun 2012;UU Nomor 17 Tahun 2013;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 6 Tahun 2010;PP Nomor 56 Tahun 2010;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 28 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera dengan mencegah perkembangan sikap intoleransi yang dapat menimbulkan konflik. Asas-asas yang meliputi kemajemukan, kesetaraan, kebangsaan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi landasan dalam menangani konflik dengan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Penanganan konflik juga harus mencerminkan sifat bangsa Indonesia yang pluralistik. Undang-undang terkait seperti tentang pencegahan intoleransi, hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi acuan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu enam bulan sejak diundangkan, yang berlaku sejak tanggal diundangkan. Penyebaran Peraturan Daerah ini dilakukan melalui Lembaran Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 5 Februari 2021.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 15, LD Kabupaten Gresik 2020 (15)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

diperoleh dari beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang menggarisbawahi pentingnya penyesuaian terhadap struktur organisasi pemerintah daerah dengan prinsip rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Penyesuaian ini melibatkan Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi khusus dan fungsional. Dalam konteks penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri, penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan juga menjadi fokus. Perubahan ini dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendasari kebutuhan peraturan yang sesuai dengan beban kerja dan kondisi nyata di daerah Gresik, Jawa Timur.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

JASA KONSTRUKSI

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 14, LD Kabupaten Gresik 2020 (14)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab Daerah dalam pembangunan keberlanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang tertib dan berkepastian hukum. Jasa konstruksi memiliki peran penting dan strategis dalam menumbuhkembangkan perekonomian serta meningkatkan aksesibilitas dan ruang mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Gresik berupaya memberikan perlindungan, jaminan kepastian hukum, dan menyelenggarakan jasa konstruksi dengan tertib. Dengan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 3 Tahun 1982;UU Nomor 28 Tahun 2002;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 11 Tahun 2008;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 2 Tahun 2017;PP Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2010;PP Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;PP Nomor 30 Tahun 2000;PP Nomor 36 Tahun 2005;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 24 Tahun 2018;PERPRES Nomor 73 Tahun 2011;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Jasa Konstruksi merupakan produk hukum yang bertujuan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Gresik. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek-aspek penting seperti pengawasan, perizinan usaha, kualifikasi usaha, perencanaan, desain, pelaksanaan fisik konstruksi, administrasi keuangan, dan potensi kegagalan konstruksi. Selain itu, peraturan ini juga menekankan asas-asas kejujuran, keadilan, manfaat, kesetaraan, dan keserasian dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat jasa konstruksi, dan penyelenggara konstruksi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

BUMD - BANK GRESIK - PERUSAHAAN DAERAH

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 13, LD Kabupaten Gresik 2020 (13)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik

ABSTRAK :

-

Penetapan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat di bidang perbankan. Langkah ini juga bertujuan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan penguatan struktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Penetapan tersebut didasari oleh pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dengan demikian, penetapan Peraturan Daerah ini menjadi langkah yang diperlukan untuk menata kembali kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.

-

Pasal 18 ayat (1), ayat (6), Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 8 Tahun 1997;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2008;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 21 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 20 Tahun 2016;PP Nomor 71 Tahun 1992;PP Nomor 1 Tahun 2008;PP Nomor 27 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 54 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011;PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2012;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 94 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 118 Tahun 2018;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2014;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.03/2015;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 44/POJK.03/2015;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 37/POJK.03/2016;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 19/POJK.03/2017;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 48/POJK.03/2017;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.03/2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 12, LD Kabupaten Gresik 2020 (12)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta

ABSTRAK :

-

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Kabupaten Gresik dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Diperlukan penataan dan perbaikan tata kelola organisasi Perusahaan Umum Daerah agar sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat, untuk mempercepat peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik perlu dilakukan karena tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi daerah saat ini. Hal ini didasari oleh pertimbangan demi mencapai tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan terhadap masyarakat.

-

Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 54 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 71 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 118 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2001;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

NARKOTIKA FASILITASI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 11, LD Kabupaten Gresik 2020 (11)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Dan Prekursor Narkotika

ABSTRAK :

-

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Gresik menimbulkan dampak negatif yang mengancam generasi penerus serta bertentangan dengan upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Tren penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di daerah tersebut cenderung meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama di kalangan generasi muda, sehingga diperlukan penanganan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Seiring dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu ditetapkan berdasarkan pertimbangan tersebut.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 5 Tahun 1997;UU Nomor 20 Tahun 2003;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 35 Tahun 2009;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 18 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 25 Tahun 2011;PP Nomor 40 Tahun 2013;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 23 Tahun 2010;Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2010;PERMEN Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XI/2011;PERMEN Sosial Nomor 26 Tahun 2012;PERMEN Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Sosial Nomor 5 Tahun 2017;PERMEN Sosial Nomor 9 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2019;PERMEN Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

HIV-AIDS PENANGGULANGAN

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 10, LD Kabupaten Gresik 2020 (10)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Penyakit HIV dan AIDS merupakan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan serius dan berkesinambungan untuk mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan kepada individu yang terkena serta keluarganya. Sebagai wujud dari hak asasi manusia, kesehatan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan tanpa diskriminasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS guna meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat dan mengurangi dampak epidemik penyakit tersebut.

-

Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 5 Tahun 1997;UU Nomor 39 Tahun 1999;UU Nomor 23 Tahun 2002;UU Nomor 29 Tahun 2004;UU Nomor 35 Tahun 2009;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;PERPRES Nomor 75 Tahun 2006;PERMEN Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007;Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68/MEN/IV/ 2004;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2007;PERMEN Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013;PERMEN Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014;PERMEN Kesehatan Nomor 87 Tahun 2014;PERMEN Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Kesehatan Nomor 44 tahun 2016;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2020 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat di Kabupaten Gresik bertujuan untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dengan sistem perhubungan darat yang handal, aman, lancar, tertib, aman, dan nyaman, serta berdaya guna dan berhasil guna. Penyelenggaraan perhubungan darat yang terintegrasi di Kabupaten Gresik dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, peraturan tersebut diperlukan untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan perhubungan darat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 38 Tahun 2004;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 22 Tahun 2009;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 34 Tahun 2006;PP Nomor 8 Tahun 2011;PP Nomor 32 tahun 2011;PP Nomor 55 Tahun 2012;PP Nomor 80 Tahun 2012;PP Nomor 79 Tahun 2013;PP Nomor 74 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 24 Tahun 2018;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 352-9/2020 mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan darat di daerah tersebut. Pasal-pasal dalam peraturan ini mencakup ketentuan peralihan perizinan, berlakunya perizinan yang diterbitkan sebelum peraturan ini, serta ketentuan penutup terkait produk hukum daerah yang masih berlaku. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis dalam bidang lalu lintas. Pengawasan terhadap kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas juga diatur dalam peraturan ini. Selain itu, terdapat ketentuan terkait angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang harus disusun secara terpadu. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 5 Februari 2021.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

INSENTIF DAN KEMUDAHAN - PENANAMAN MODAL

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2020 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

ABSTRAK :

-	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 memiliki ketentuan yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tersebut.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 25 Tahun 2007;UU Nomor 20 Tahun 2008;UU Nomor 28 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 24 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 24 Tahun 2019;PERPRES Nomor 97 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2012;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang kokoh dan sehat, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam upaya menarik investasi dan mendorong percepatan penanaman modal, peraturan ini memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal di Kabupaten Gresik. Melalui pembentukan peraturan ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan daerah. Evaluasi dan pelaporan berkala menjadi bagian penting dalam implementasi peraturan ini, dengan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum yang penting dalam mengakselerasi penanaman modal di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020

PENDIDIKAN - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2020 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah upaya perlindungan yang dilakukan dalam rangka mendukung fungsi dan peran strategis pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, termasuk hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Dalam melaksanakan kewajiban perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan tersebut. Hal ini berguna untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 yang memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai wujud dari pertimbangan akan pentingnya perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 31 Tahun 2000;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 20 Tahun 2003;UU Nomor 14 Tahun 2005;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 28 Tahun 2014;UU Nomor 8 Tahun 2016;UU Nomor 13 Tahun 2016;PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2015;PP Nomor 74 Tahun 2008;PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung