Pencarian Peraturan Bupati Gresik :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PAJAK - PBBP2 - KEUANGAN DAERAH

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 35, BD Kabupaten Gresik 2023 (35)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati mengenai Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan kebijakan penghapusan denda. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Pemerintah Daerah memberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Bupati Kabupaten Gresik berwenang mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Keputusan ini didasari pertimbangan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak serta sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-78.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 1 Tahun 2022;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMEN Da?am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021;
-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2023 mengenai pemberian penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada masyarakat dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan mengenai subjek pajak, wajib pajak, pajak yang terutang, bank persepsi, serta sanksi administratif. Pasal 2 dan Pasal 3 dari peraturan ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang PBB, sehingga Wajib Pajak hanya dikenai kewajiban atas pokok piutang PBB. Peraturan ini didasari oleh pertimbangan untuk memberikan insentif kepada wajib pajak dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023

PERENCANAAN - RKPD

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 34, BD Kabupaten Gresik 2023 (34)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Peraturan ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala kabupaten/kota, Gubernur, dan Bappeda Provinsi. Setelah disempurnakan, Rancangan Perkada disampaikan kepada Kepala Daerah untuk persetujuan, penetapan, dan pengundangan. Peraturan Bupati ini ditetapkan demi efisiensi alokasi sumber daya pembangunan di Kabupaten Gresik Tahun 2024.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 17 Tahun 2007;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 1 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 8 Tahun 2008;PP Nomor 18 Tahun 2016;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 17 Tahun 2017;PP Nomor 38 Tahun 2017;PP Nomor 45 Tahun 2017;PP Nomor 2 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 13 Tahun 2019;PERPRES Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 109 Tahun 2020;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 76 Tahun 2021;PERPRES Nomor 80 Tahun 2019;PERPRES Nomor 18 Tahun 2020;PERMEN Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 55 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017;PERMEN Sosial Nomor 9 Tahun 2018;PERMEN Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 56 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021;PERMEN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019;Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009;PERDA Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023;
-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan sebuah regulasi yang disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam penyusunannya, Peraturan Bupati ini merujuk pada berbagai dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui penetapan Peraturan Bupati ini, diharapkan efisiensi dalam alokasi sumber daya pembangunan daerah dapat tercapai.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023

RUSUNAWA

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 33, BD Kabupaten Gresik 2023 (33)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tarif Sewa Rumah Susun

ABSTRAK :

-

Permasalahan permukiman kumuh di perkotaan menjadi fokus utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok perumahan. Oleh karena itu, dibentuklah Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tarif Sewa Rumah Susun yang bertujuan agar rumah susun yang layak dan terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah dapat tersedia. Guna memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan rumah susun, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tarif Sewa Rumah Susun sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pemukiman kumuh di daerah Gresik, Jawa Timur.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023

DBHCHT - BANTUAN

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 32, BD Kabupaten Gresik 2023 (32)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2023 tentang Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dan Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja, Dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakautahun Anggaran 2023

ABSTRAK :

-	Dalam rangka pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya pemulihan perekonomian di wilayah tertentu, guna meningkatkan keadilan, daya beli masyarakat penerima, mengurangi dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak, serta mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai, peningkatan keterampilan kerja, pelatihan kualitas tembakau, penanganan panen dan pasca panen, inovasi teknis, serta dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 050/18.329/201.1/2022, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dan penyesuaian kegiatan bantuan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021. Oleh karena itu, Peraturan Bupati tentang Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai, Peningkatan Keterampilan Kerja, dan Peningkatan Kualitas Bahan Baku yang Dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara efektif.
-	UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 39 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMEN Sosial Nomor 1 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMEN Sosial Nomor 3 Tahun 2021;PERMEN Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021;PERMEN Keuangan Nomor : 3/PMK.07/2023;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021;
-	Peraturan Bupati tentang Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dan Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja serta program peningkatan Kualitas Bahan Baku Yang Dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penetapan penerima manfaat bantuan langsung tunai, kegiatan peningkatan keterampilan kerja, pelatihan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen dan pasca panen, penerapan inovasi teknis, dan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. Peraturan ini juga mengatur tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta pembentukan Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dengan demikian, peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat bantuan dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023

STANDAR HARGA SATUAN

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 31, BD Kabupaten Gresik 2023 (31)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

-

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 membutuhkan Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penetapan Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut didasarkan pada penyesuaian dengan kondisi lokasi, perkembangan pasar, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023

ANJAB

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 30, BD Kabupaten Gresik 2023 (30)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

-

Untuk mendorong Perangkat Daerah agar lebih selektif dalam merencanakan program kegiatan dan keuangan, serta kegiatan pemerintahan yang efisiensi, efektivitas, ekonomis dan akuntabilitas, diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah. Penetapan analisis standar belanja berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan melalui Peraturan Bupati. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 108 Tahun 2000;PP Nomor 71 Tahun 2010;PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 21 Tahun 2021;PERPRES Nomor 33 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019;Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023

STANDAR HARGA SATUAN

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 29, BD Kabupaten Gresik 2023 (29)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

-

Analisis standar belanja, standar teknis, dan standar harga satuan dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020. Standar barang, kebutuhan, dan harga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 2 Tahun 2019. Mengacu pada ketentuan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

-

UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018;PERPRES Nomor 33 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2007;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMEN Keuangan Nomor 49 Tahun 2023;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019;Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017;Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023

SPBE

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 28, BD Kabupaten Gresik 2023 (28)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diterbitkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Adaptasi peraturan tersebut diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati baru yang mengatur Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan pertimbangan di atas.
-	UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU -2- Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 71 Tahun 2019;PERPRES Nomor 95 Tahun 2018;PERPRES Nomor 39 Tahun 2019;PERPRES Nomor 132 Tahun 2022;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018;PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020;PERMEN Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020;PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020;Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021;PERMEN Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022;Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021;Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021;
-	Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2023 mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan umum yang menjelaskan definisi-daftar istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Selain itu, terdapat pembagian aplikasi SPBE menjadi Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus, dengan persyaratan dan prosedur pengembangan yang harus dipatuhi. Pembangunan Aplikasi Khusus harus dilakukan secara terpadu dan terkendali oleh Dinas, dengan memperhatikan standar teknis dan prosedur siklus pengembangan aplikasi. Keamanan SPBE juga menjadi fokus dalam peraturan ini, mencakup aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan lain sebagainya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut Peraturan Bupati Gresik sebelumnya yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023

ANAK - PENDIDIKAN

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 27, BD Kabupaten Gresik 2023 (27)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak

ABSTRAK :

-

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak setiap anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan implementasi Sekolah Ramah Anak sebagai bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak yang melibatkan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, standar sekolah ramah anak menjadi salah satu upaya pencegahan kerentanan anak. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak guna mendukung upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

-

UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 39 Tahun 1999;UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016;UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014;UU Nomor 20 Tahun 2003;UU Nomor 14 Tahun 2005;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011;PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011;PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014;PERMEN Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019;PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2019;Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 26, BD Kabupaten Gresik 2023 (26)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2023. Untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 22A ayat (2) dan ayat (3) dari peraturan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik.
-	UU UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 16 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 83 Tahun 2008;PP Nomor 42 Tahun 2013;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor 10 Tahun 2015;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2023;
-	Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik mengatur prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Pasal-pasal dalam peraturan ini mencakup pembentukan panitia, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, dan mediasi. Panitia yang terdiri dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum bertugas dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, dan mediasi yang harus dipatuhi. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan akses terhadap bantuan hukum yang adil dan merata bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

PERATURAN BUPATI GRESIK

Kriteria :

Jenis : Peraturan Bupati Gresik

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung