Pencarian Peraturan Bupati Gresik :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

LINGKUNGAN HIDUP - RETRIBUSI - SAMPAH - PENGELOLAAN SAMPAH

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 54, BD Kabupaten Gresik 2023 (54)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sebagian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

ABSTRAK :

-	Berdasarkan Pasal 88A Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Tarif retribusi disesuaikan setiap 3 tahun sekali dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Evaluasi dan peninjauan besaran tarif Retribusi Pelayanan/Persampahan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah serta perkembangan Masyarakat di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, berdasarkan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penyesuaian angka 9 huruf c dan huruf d diperlukan. Dengan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Sebagian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
-	UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 18 Tahun 2008;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 1 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 81 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 35 Tahun 2023;
-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2023 mengenai Penyesuaian Sebagian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan upaya untuk menyesuaikan tarif retribusi yang dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Penyesuaian tarif tersebut didasari oleh evaluasi dan peninjauan terhadap besaran tarif retribusi, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga, perkembangan perekonomian, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gresik. Penyesuaian tarif tersebut diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023

PERHUBUNGAN - ANGKUTAN

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 53, BD Kabupaten Gresik 2023 (53)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2023 tentang Bantuan Pengurangan Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Gresik – Bawean Di Wilayah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023

PERHUBUNGAN - ANGKUTAN

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 52, BD Kabupaten Gresik 2023 (52)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar Lintas Gresik – Bawean Di Wilayah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023

LHKAN - PENGAWASAN

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 51, BD Kabupaten Gresik 2023 (51)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik No. XX Tahun 2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik memuat tentang pentingnya komitmen seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam melaporkan harta kekayaannya guna pembangunan integritas serta pencegahan korupsi. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 menekankan peran Bupati dalam mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaporan, pendaftaran, dan pemeriksaan LHKPN. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2 Tahun 2023 memberikan dasar hukum bagi penyelenggara negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya. Peraturan Bupati terdahulu sudah tidak relevan sehingga dibutuhkan peraturan baru untuk memastikan kewajiban penyampaian LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-	UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 60 Tahun 2008;PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020;PP Nomor 94 Tahun 2021;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020;Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016;Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022;
-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2023 mengatur tentang kewajiban Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN untuk menyampaikan laporan Harta Kekayaan, serta tata cara penyampaian LHKAN yang terdiri dari LHKPN dan SPT. Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah agar taat pada azas umum penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan sebelumnya terkait laporan Harta Kekayaan. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2023.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 50, BD Kabupaten Gresik 2023 (50)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

ABSTRAK :

-

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 merupakan pedoman untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan fokus pada solusi tata kelola terkait isu dan permasalahan yang berdampak pada perbaikan internal dan kinerja organisasi. Dalam konteks penyesuaian terhadap evaluasi reformasi birokrasi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023, diperlukan perubahan dalam Peraturan Bupati tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi reformasi birokrasi di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023

STANDAR HARGA SATUAN

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 49, BD Kabupaten Gresik 2023 (49)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

-

Peraturan Bupati Gresik tentang Perubahan Atas Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diterbitkan sebagai pedoman dalam menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran di Kabupaten Gresik. Peraturan ini didasari oleh Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2023, Surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Surat dari Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, serta Surat dari Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah. Selain itu, Peraturan ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan pertimbangan tersebut, Peraturan Bupati ini diperlukan untuk mengakomodasi perubahan harga satuan dan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023

KESEHATAN - TUBERKOLOSIS

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 48, BD Kabupaten Gresik 2023 (48)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gresik Tahun 2023-2027

ABSTRAK :

-	Pemerintah Daerah Gresik bertanggungjawab dalam pengendalian, pencegahan, dan pengobatan tuberkulosis dengan merumuskan kebijakan, target, strategi, dan Rencana Aksi Daerah sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016. Proses perencanaan Program Penanggulangan TB harus efektif, efisien, dan fokus pada pencapaian target indikator kegiatan seperti yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gresik Tahun 2023-2027.
-	UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 27 Tahun 2007;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 6 Tahun 2023;UU Nomor 17 Tahun 2023;PERMEN Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013;PERMEN Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016;PERMEN Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016;PERMEN Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;
-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2023 mengenai Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gresik Tahun 2023-2027 bertujuan untuk menangani permasalahan tuberkulosis melalui kebijakan, strategi, dan Rencana Aksi Daerah. Dalam perencanaan program penanggulangan TB, efektivitas, efisiensi, dan fokus pada pencapaian target indikator kegiatan menjadi fokus utama. Dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan, perlu adanya tindak lanjut terhadap Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, RPJMN/RPJMD, Strategi Nasional Penanggulangan TB, dan rencana aksi di daerah. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Bupati ini menjadi langkah penting dalam upaya penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Gresik untuk periode 2023-2027.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023

PAJAK

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 47, BD Kabupaten Gresik 2023 (47)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia Ke-78

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik tentang Pemberian Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan retribusi daerah. Peraturan ini didasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang memberikan wewenang kepada Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi. Dengan pertimbangan kebijakan tersebut, Peraturan Bupati ini diperlukan dalam rangka Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia Ke-78 untuk memberikan pengaturan yang tepat terkait dengan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa denda atas piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
-	UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 1 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 16 Tahun 2021;PP Nomor 35 Tahun 2023;
-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2023 mengenai Pemberian Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Rangka Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia Ke-78 bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah melalui kebijakan pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. Peraturan ini mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018. Dalam konteks Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia Ke-78, Bupati Gresik diberikan kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi. Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan dan diterbitkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 27 September 2023.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI - PENGHASILAN PNS

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 46, BD Kabupaten Gresik 2023 (46)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

Perubahan dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, menjamin kepastian dalam pemberian tambahan penghasilan, serta mengatur prosedur pengelolaan kinerja, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati yang ada. Dengan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati mengenai perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2023 mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023

PERTANGGUNGJAWABAN APBD - APBD

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 45, BD Kabupaten Gresik 2023 (45)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2023 mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang meliputi kewajiban pembuatan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah tersebut. Penetapan Peraturan Bupati ini merupakan langkah penting dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah tahun anggaran 2022 di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

PERATURAN BUPATI GRESIK

Kriteria :

Jenis : Peraturan Bupati Gresik

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung