Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PERUBAHAN

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 9

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2023; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2021; PERDA Kab. Gresik No. 9 Tahun 2023; PERDA Kab. Gresik No. 7 Tahun 2024;
-	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah ini mengatur tentang mekanisme distribusi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Peraturan ini juga menetapkan kriteria dan prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menerima dan menggunakan dana transfer tersebut. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 8

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDAPROV No. 10 Tahun 2023; PERDA Kab. Gresik Nomo 8 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini mengatur tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024

PERTANGGUNGJAWABAN

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 7

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK :

-	Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2022; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2022; PERDA Kab. Gresik No. 3 Tahun 2023; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2023;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024

REGULASI PENYIARAN

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 6

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik ini dibentuk untuk menjamin keberadaan radio sebagai media penyiaran yang strategis dan penting di Daerah. Melalui penyiaran yang positif, radio ini diharapkan mampu memberikan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang seimbang kepada masyarakat, serta mendukung kegiatan kemasyarakatan dan keberhasilan program pembangunan di Daerah Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 11 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 46 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; Peraturan PERMENKOMINFONo. 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PERMENKOMINFONo. 11 Tahun 2021; PERDA Kab. Gresik No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik ini mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum dan didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur secara spesifik mengenai operasional dan manajemen LPPL Radio Suara Gresik, termasuk kewenangan, fungsi, dan tanggung jawabnya. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pada prinsip independensi, netralitas, dan non-komersial dalam penyelenggaraan penyiaran publik lokal untuk melayani kepentingan masyarakat Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024

PENGEMBANGAN EKONOMI

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 5

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Kemitraan Kegiatan Berusaha Di Daerah

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Kemitraan Kegiatan Berusaha di Daerah ini dibentuk untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang penanaman modal, dengan memberikan kolaborasi yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah. b. Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Kemitraan Kegiatan Berusaha di Daerah ini dibentuk untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal, dengan mengatur pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 71 Tahun 2021; PERPRES No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 49 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021; Peraturan PERMENINVES/BKPM No. 1 Tahun 2022; PERDA Kab. Gresik No. 13 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2019; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2020;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan usaha mikro lainnya, yang berfokus pada aspek legalitas, kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan yuridis, meningkatkan kualitas produk, serta menjamin kuantitas dan keberlanjutan produksi dalam kemitraan tersebut. Selain itu, peraturan ini juga mencakup ketentuan sanksi administratif dan penyesuaian kegiatan kemitraan yang sudah ada sebelumnya dengan ketentuan baru.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024

PEMBANGUNAN - SARANA DAN PRASARANA

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 4

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ini dibentuk untuk mewujudkan kemandirian dan memajukan kesejahteraan masyarakat Kelurahan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 157-4/2024 ini mengatur tentang struktur dan fungsi pemerintahan di Kabupaten Gresik, termasuk definisi dan peran dari berbagai entitas pemerintahan daerah. Peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Selain itu, peraturan ini menetapkan peran Bupati, perangkat daerah, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024

PENETAPAN

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 3

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Desa Dan Kelurahan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah dan kepastian hukum. Tujuan penetapan nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa dan Kelurahan. Rahasia dibalik sukses membuat seperti itu adalah pengalaman seorang ahli hukum yang sudah di uji kualitas serta berkualifikasi lebih di banding hukum formalitas
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2021;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 156-3/2024 ini mengatur tentang penetapan nama Desa dan Kelurahan serta penegasan batas-batasnya. Peraturan ini mencakup 330 nama Desa dan 26 nama Kelurahan yang tersebar di 18 Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penyesuaian nama Desa dan Kelurahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024

PEMBANGUNAN

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 2

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2015; PERMEN Perindustrian No. : 110/M-IND/PER/2015; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2018; PERDAPROV No. 5 Tahun 2012; PERDAPROV No. 3 Tahun 2019; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2021;
-	Dalam Peraturan RPIK Kabupaten Gresik 2024-2044 ini mengatur tentang strategi dan program pembangunan industri yang berfokus pada pengembangan industri unggulan daerah. Peraturan ini juga mencakup aspek pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan industri. Selain itu, peraturan ini menetapkan jangka waktu pelaksanaan dan sistematika penulisan yang jelas untuk memudahkan pemahaman dan implementasi oleh semua pihak terkait.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024

PESANTREN

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pesantren

ABSTRAK :

-	Perda ini dibentuk dengan pertimbangan pentingnya peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Kabupaten Gresik, untuk mengoptimalkan fungsi Pesantren, diperlukan fasilitasi yang terintegrasi dan komprehensif. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai Fasilitasi Pesantren guna mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 18 Tahun 2019;UU Nomor 4 Tahun 2023;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 55 Tahun 2007;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 82 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Agama Nomor 30 Tahun 2020;PERMEN Agama Nomor 31 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Arah dan jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesanten sebagai landasan hukum bagi Kabupaten Gresik dalam: a) melestarikan nilai dan karakteristik pesantren di kabuaten Gresik. Mengembangkan dan memajukan pendidikan pesantren sesuai dengan amanah Konstitusi dan khususnya undang-undang tentang pesantren. Dengan terbntuknya peraturan daerah tentang fasilitasi peantren dapat mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Gresik, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah terkait Fasilitasi Pesantren. b) bahwa Fasilitasi Pesantren harus dijalankan dengan profesional yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan mutu pesantren di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024

APBD - 2024

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 9

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung