Materi pokok dari teks yang diberikan adalah tentang struktur organisasi dan tugas lembaga pemerintahan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Gresik. Teks tersebut menjelaskan susunan organisasi Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Setiap lembaga memiliki bagian-bagian yang terdiri dari unit-unit dengan tugas dan fungsi yang spesifik. Misalnya, Sekretariat Daerah memiliki bagian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Bagian Hubungan Masyarakat. Selain itu, terdapat juga penjelasan mengenai tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi penyusunan kebijakan teknis, dukungan terhadap pemerintahan daerah, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Selain itu, teks juga menyebutkan beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum bagi struktur organisasi dan tugas lembaga pemerintahan di daerah, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan tugas lembaga pemerintahan di daerah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, materi pokok dari teks tersebut adalah tentang struktur organisasi dan tugas lembaga pemerintahan di tingkat daerah, serta dasar hukum yang mengatur hal tersebut. Teks memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan di Kabupaten Gresik terstruktur dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.