Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

IJIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI - PERIZINAN

2008

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2008 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi

ABSTRAK :

-

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa ijin kegiatan usaha hulu dan hilir penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi merupakan kewenangan pusat. Oleh karena itu, Kabupaten Gresik perlu menetapkan pencabutan Peraturan Daerah terkait dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik demi konsistensi dan kepatuhan hukum yang berlaku.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2008 mengenai pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi merupakan langkah yang diambil berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 yang membatalkan peraturan daerah tersebut. Dengan demikian, ijin kegiatan usaha hulu dan hilir penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pusat. Langkah ini diambil untuk memastikan konsistensi hukum dan tata kelola yang efektif dalam sektor minyak dan gas bumi di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI - PERIZINAN

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi ini dibentuk untuk menyempurnakan dan mengupdate ketentuan-ketentuan yang ada, sebagai respons terhadap perkembangan dan ketentuan baru di bidang Jasa Usaha Konstruksi. b. Peraturan Perubahan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi ini dibentuk untuk melaksanakan maksud dari perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001, dengan tujuan mengatur kegiatan Jasa Usaha Konstruksi secara lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan sektor tersebut.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 18 Tahun 1999; Undang-undang No. 32 Tahun 2004; Undang-undang No. 33 Tahun 2004; Undang-undang No. 18 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi ini mengatur tentang persyaratan dan prosedur pemberian izin usaha jasa konstruksi. Peraturan ini termasuk perubahan atas ketentuan biaya izin, kriteria penerima izin, serta pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan izin tersebut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa semua badan usaha yang beroperasi di bidang konstruksi memiliki standar yang sesuai dan terdaftar secara resmi.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

IJIN - PERTAMBANGAN - PERIZINAN - LINGKUNGAN HIDUP

2004

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 20, LD Kabupaten Gresik 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk agar terhadap setiap pelanggaran peraturan tersebut dapat ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan pidananya. b. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a, sehingga perlu ditetapkan kedalam Peraturan Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Gresik ini mengatur tentang perubahan ketentuan pidana terkait pelanggaran dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C. Perubahan ini termasuk pengurangan durasi maksimal kurungan dari enam bulan menjadi tiga bulan dan penyesuaian denda minimal menjadi lima juta rupiah. Peraturan ini disahkan untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan vonis dan memastikan keadilan serta kesesuaian dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2004

IJIN USAHA JASA KONTRUKSI - PERIZINAN

2001

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 16, LD Kabupaten Gresik 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Daerah Gresik ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Gresik untuk mengeluarkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada Badan Usaha Nasional yang beroperasi di wilayah tersebut. b. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dan persyaratan dalam huruf a konsideran, sehingga dapat mengatur pengeluaran Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Daerah Gresik bagi Badan Usaha Nasional yang berdomisili di wilayah tersebut.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pemberian izin usaha bagi perorangan maupun badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi. Sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin usaha dikenakan bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001

IJIN USAH PENGGILINGAN PADI HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS - PERIZINAN

1990

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 1990

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 Tahun 1978 tentang Ijin Usah Penggilingan Padi Huller Dan Penyosohan Beras

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1978 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dibentuk untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah sehubungan dengan perkembangan situasi perekonomian dewasa ini. Oleh karena itu, perubahan kedua atas peraturan tersebut perlu dilakukan melalui suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 Tahun 1990 ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 Tahun 1978 yang berkaitan dengan izin usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras. Perubahan ini dilakukan berdasarkan radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur untuk memperbaharui dan menyesuaikan ketentuan yang ada. Peraturan ini juga mencakup ketentuan tentang retribusi yang dikenakan pada pemberian izin usaha tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 1990

IJIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

2009

Peraturan Bupati Gresik NO 46, BD Kabupaten Gresik 2009

Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2009 tentang Ijin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Pemanfaatan Air tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Gresik, sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1).
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik ini mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan di Kabupaten Gresik. Peraturan ini menetapkan prioritas pemanfaatan air bawah tanah, prosedur perizinan untuk pengambilan dan pemanfaatan air, serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan lingkungan. Selain itu, peraturan ini juga mencabut keputusan Bupati Gresik nomor 79 Tahun 2003 terkait dengan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah sebelumnya.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 17 September 2009

IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2009

Peraturan Bupati Gresik NO 31, BD Kabupaten Gresik 2009

Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2009 tentang Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK :

-	Peraturan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil ini dibentuk untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, disiplin, dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan dukungan pengetahuan dan wawasan yang memadai. Selain itu, peraturan ini juga memperhatikan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan meningkatkan pengetahuan dan wawasannya pada jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi wajib memperoleh ijin dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 24 Mei 2004, Nomor SE/18/M.PAN-2004.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2009 ini mengatur tentang ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan wawasan Pegawai Negeri Sipil agar lebih profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. Syarat-syarat pemberian ijin belajar meliputi masa kerja minimal dua tahun dan penilaian kinerja yang baik dalam dua tahun terakhir.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2009

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH - PERIZINAN

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 57, BD Kabupaten Gresik 2006 (2677)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2006 tentang Ijin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Al-Muttaqin Driyorejo

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Pendirian Sekolah Dasar untuk Wajib Belajar ini dibentuk untuk memastikan peran serta masyarakat dan sarana pendidikan yang sangat diperlukan dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar, guna menampung anak usia wajib belajar. b. Peraturan Bupati Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Al-Muttaqin Driyorejo dibentuk untuk melaksanakan maksud dari poin a diatas, agar dapat memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar Islam Al-Muttaqin Driyorejo melalui peraturan yang diatur oleh Bupati.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2006 ini mengatur tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Al-Muttaqin Driyorejo. Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan melibatkan peran serta masyarakat serta sarana pendidikan. Peraturan ini juga menetapkan bahwa penanggungjawab sekolah berkewajiban untuk membina sekolah tersebut dengan maksimal tanpa membebankan pembiayaannya kepada instansi yang memberikan ijin.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006

IJIN SEKOLAH DASAR - PERIZINAN - PENDIDIKAN

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 5, BD Kabupaten Gresik 2006 ()

Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ijin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wringinanom

ABSTRAK :

-	Peraturan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar Muhammadiyah 1 Wringinanom dibentuk untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar serta guna menampung anak usia wajib belajar, karena peran serta masyarakat sangat diperlukan bagi dunia pendidikan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2006 ini mengatur tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wringinanom. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan standar teknis akademis yang harus dipenuhi dalam pendirian dan operasional sekolah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006

IJIN SEKOLAH DASAR - PERIZINAN - PENDIDIKAN

2005

Peraturan Bupati Gresik NO 46, BD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2005 tentang Ijin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar 'SD NU Munggu Gebang ' Benjeng Gresik

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2005

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : IJIN

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung