Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PERUMAHAN - PERMUKIMAN - PSU

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 12, LD Kabupaten Gresik 2019 (12)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman

ABSTRAK :

-	Pesatnya pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Gresik perlu diimbangi dengan penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai sebagai satu kesatuan dari perumahan dan permukiman. Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat akan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman diperlukan ketentuan yang mengatur penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di Kabupaten Gresik. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah, Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Dengan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 1 Tahun 2011;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 20 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 15 Tahun 2010;PP Nomor 14 Tahun 2016;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008;PERMEN Negara Perumahan Rakyat Nomor : 11/PERMEN/M/2008;PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2009;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Gresik merupakan sebuah regulasi yang penting untuk mengatur pembangunan kawasan perumahan dan permukiman. Dalam peraturan ini, terdapat larangan-larangan yang meliputi pembangunan perumahan di luar kawasan yang ditentukan, pembangunan di tempat berpotensi bahaya, serta pengalihan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas. Sanksi administratif diberlakukan bagi pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, dan penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan. Dengan memperhatikan asas-asas seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, peraturan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2019

PERUMAHAN - KUMUH - PERMUKIMAN

2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2018 (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

ABSTRAK :

-	Peraturan ini dibentuk untuk menjamin setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk memiliki tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 87 Tahun 2014; Peraturan PERMENPU No. : 01/PRT/M/2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; Peraturan PERMENPU dan Perumahan Rakyat No. : 02/PRT/M/2016; PERDA Kab. Gresik No. 9 Tahun 2010; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 29 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2010; PERDA Kab. Gresik No. 12 Tahun 2016;
-	Dalam Peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Peraturan ini memandatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai upaya peningkatan melalui pendampingan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan meliputi rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, serta standar perumahan dan permukiman.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018

PERUMAHAN - KAWASAN PERMUKIMAN - PERMUKIMAN

2016

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2016 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

ABSTRAK :

-

Untuk melaksanakan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan penetapan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 38 Tahun 2004;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 18 Tahun 2008;UU Nomor 32 Tahun 2009;UU Nomor 1 Tahun 2011;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 20 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 79 Tahun 2005;PP Nomor 34 Tahun 2006;PP Nomor 27 Tahun 2012;PP Nomor 88 Tahun 2014;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMEN Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/PERMEN/M/2006;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 5/PRT/M/2007 Pedoman Teknis Pembangun Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2007;PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2009;PERMEN Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan ;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2016

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2024

Keputusan Bupati NO 129, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 465/ 129 /Hk/437.12/2024 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Sembung Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

-

Pertimbangan untuk meningkatkan kualitas hunian yang sehat, aman, serasi, teratur, dan berkelanjutan mendorong perlunya dukungan melalui bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Keputusan Bupati mengenai penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik untuk Tahun Anggaran 2024. Upaya ini dilakukan guna memastikan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai dalam mendukung terciptanya permukiman layak bagi masyarakat setempat.

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2024

Keputusan Bupati NO 12, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/ 12 /HK/437.12/2024 tentang Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis Dan Penilik Dalam Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

ini menjelaskan tentang penunjukan dan fungsi beberapa tim dan individu kunci dalam pengelolaan bangunan gedung sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 terkait pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Penilik Bangunan Gedung, yang merupakan individu berkompetensi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, memiliki peran untuk menginspeksi penyelenggaraan bangunan gedung di lingkup kewenangan mereka. Selain itu, Tim Profesi Ahli (TPA), yang terdiri dari para profesional ahli dan ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, bertujuan memberikan pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung. Bersama dengan mereka, terdapat Tim Penilai Teknis (TPT) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendukung pengelolaan ini. Berdasarkan landasan ini, terdapat kebutuhan untuk menetapkan Keputusan Bupati mengenai pembentukan dan tanggung jawab Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik dalam lingkungan Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2024

Keputusan Bupati NO 6, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/ 6 /Hk/437.12/2024 tentang Tim Kesekretariatan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

Keputusan pembentukan Tim Kesekretariatan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Kabupaten Gresik didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 237 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa sekretariat merupakan tim yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan ini, diperlukan adanya penetapan Keputusan Bupati terkait pembentukan tim tersebut untuk menunjang pengelolaan sistem informasi manajemen bangunan gedung secara efektif di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2018

Keputusan Bupati NO 590/124/HK/437.12/2018, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 590/124/HK/437.12/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah

ABSTRAK :

-

Dalam upaya memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan kepentingan umum, perencanaan pengadaan tanah merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a dari Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2016, Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik memiliki peran dalam melaksanakan tugas pengadaan lahan, termasuk pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang ini. Mengingat pentingnya aspek tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati mengenai Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah, yang akan berperan dalam penyelenggaraan fungsi tersebut secara efektif dan terarah.

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2018

Keputusan Bupati NO 590/125/HK/437.12/2018, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 590/125/HK/437.12/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah

ABSTRAK :

-

Dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum, diperlukan persiapan pengadaan tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf b dari Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik. Kepala Bidang Administrasi Pertanahan memiliki fungsi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program serta kebijakan di bidang administrasi pertanahan, zonasi tanah, izin lokasi, dan pembukaan lahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Bupati mengenai Tim Pelaksana Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah.

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2018

Keputusan Bupati NO 590/126/HK/437.12/2018, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 590/126/HK/437.12/2018 tentang Tim Kegiatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah

ABSTRAK :

-

**** Dalam rangka menjamin kepastian hukum atas penguasaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dilakukan langkah strategis berupa Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah. Langkah ini dilandasi oleh kebutuhan akan alat bukti hak atas tanah yang sah. Sebagai dasar hukum, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengguna barang milik daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pencatatan serta inventarisasi barang yang berada dalam penguasaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati terkait pembentukan Tim Kegiatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah.

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2018

Keputusan Bupati NO 590/258/HK/437.12/2018, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 590/258/HK/437.12/2018 tentang Tim Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

ABSTRAK :

-

**** Dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan kepentingan umum, pengadaan tanah menjadi suatu keharusan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 121 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, yang merupakan perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, diatur bahwa pengadaan tanah seluas tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk memastikan pelaksanaan proses pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : PERUMAHAN

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung