Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

SOSIAL - KEMISKINAN - KESEJAHTERAAN RAKYAT

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 14, LD Kabupaten Gresik 2019 (14)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan upaya konkret Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, memelihara fakir miskin, memulihkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan dipandang sebagai masalah multidimensi dan multisektor yang harus segera diatasi guna menjaga dan meningkatkan martabat hidup manusia. Dalam rangka optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan, peraturan tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan program secara terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 1965;UU Nomor 20 Tahun 2003;UU Nomor 40 Tahun 2004;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 17 Tahun 2007;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 52 Tahun 2009;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 13 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;PERPRES Nomor 15 Tahun 2010;PERMENDAGRI Nomor 42 Tahun 2010;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019

SOSIAL - PKH - KESEJAHTERAAN RAKYAT - LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 73, BD Kabupaten Gresik 2023 (73)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik tentang Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial di atas mengemukakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melindungi serta memberikan ketentraman dan kesejahteraan kepada seluruh warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Dalam masyarakat terdapat berbagai lembaga yang aktif dalam menangani masalah kesejahteraan sosial sehingga perlu diatur keberadaannya. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial agar dapat berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-	UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 39 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMEN Sosial Nomor 184 Tahun 2011;PERMEN Sosial Nomor 22 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021;
-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2023 mengatur tentang Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Peraturan ini menetapkan definisi-daftar istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut, termasuk pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Sosial, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan tentang penyelenggaraan LKS, kesejahteraan sosial, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara.Peraturan ini juga mencakup ketentuan peralihan bagi LKS yang sudah memiliki tanda daftar dan/atau izin teknis pada saat peraturan ini mulai berlaku. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diundangkan di Berita Daerah Kabupaten Gresik. Dengan demikian, peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023

SOSIAL - PKH - KESEJAHTERAAN RAKYAT - DISABILITAS

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 47, BD Kabupaten Gresik 2022 (47)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2022 tentang Program Keluarga Harapan Inklusif Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Penelitian ini membahas tentang Peraturan Bupati sehubungan dengan Program Keluarga Harapan Inklusif untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik. Peraturan tersebut merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah terhadap masyarakat, khususnya masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas, untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Program ini merupakan output kunci dari Nawakarsa atau 9 navigasi perubahan sebagai strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Peraturan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang implementasi Program Keluarga Harapan Inklusif untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik serta hubungannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 13 Tahun 1998;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 8 Tahun 2016;PP Nomor 43 Tahun 2004;PP Nomor 39 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 52 Tahun 2019;PERMEN Sosial Nomor 1 Tahun 2018;PERMEN Sosial Nomor 9 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMEN Sosial Nomor 3 Tahun 2021;Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2012;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2015;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019;Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021;
-	Peraturan Bupati tentang Program Keluarga Harapan Inklusif untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gresik bertujuan untuk menganggarkan bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dengan sifat yang tidak secara terus menerus dan selektif guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan umum yang mencakup definisi-daerah, pemerintah kabupaten, bupati, dinas sosial, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan Program Keluarga Harapan Inklusif. Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengarah PKH Inklusif, yang bertugas melakukan koordinasi lintas sektoral, mengkaji rencana operasional, kajian pelaksanaan, pengawasan, dan memberikan laporan kepada Bupati. Pengawasan pelaksanaan PKH Inklusif juga dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank RKUD bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan PKH Inklusif kepada Kepala Dinas Sosial.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022

SOSIAL - KEMISKINAN - KESEJAHTERAAN RAKYAT

2017

Peraturan Bupati Gresik NO 13, BD Kabupaten Gresik 2017 (13)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian. Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya yang dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan ini, yang telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2013.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik ini mengatur tentang prosedur dan syarat pemberian santunan kematian kepada masyarakat miskin. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris yang menerima santunan. Selain itu, peraturan ini juga memastikan bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan santunan harus sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2017

SOSIAL

2023

Keputusan Bupati NO 560/131/HK/437.12/2023, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 560/ 131 /HK/437.12/2023 tentang Pengurus Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023

SOSIAL

2023

Keputusan Bupati NO 460/20/HK/437.12/2023, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 460/ 20 /HK/437.12/2023 tentang Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ‘’Nyai Ageng Pinatih” Kabupaten Gresik Periode Tahun 2023-2025

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023

SOSIAL

2023

Keputusan Bupati NO 460/240/HK/437.12/2023, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 460/240/HK/437.12/2023 tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023

SOSIAL

2023

Keputusan Bupati NO 460/241/HK/437.12/2023, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 460/ 241 /HK/437.12/2023 tentang Penerima Program Keluarga Harapan Inklusif Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023

SOSIAL

2023

Keputusan Bupati NO 451/287/HK/437.12/2023, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 451/ 287 /HK/437.12/2023 tentang Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023

SOSIAL

2023

Keputusan Bupati NO 451/272/HK/437.12/2023, Himpunan Keputusan Bupati Gresik

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 451/ 272 /HK/437.12/2023 tentang Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidayu Desa Purwodadi Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : SOSIAL

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung