Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PERIZINAN - JASA MAKANAN DAN MINUMAN

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2019 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016, mengatur kewenangan penetapan tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota, termasuk usaha jasa makanan dan minuman. Dengan pertimbangan pesatnya perkembangan usaha jasa makanan dan minuman, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu mengatur penyelenggaraan perizinan agar dapat memberikan pengawasan, penertiban, pelayanan, pengelolaan, dan peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan daya saing usaha jasa makanan dan minuman. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Makanan Dan Minuman adalah hal yang penting untuk diimplementasikan.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 8 Tahun 1999;UU Nomor 10 Tahun 2009;UU Nomor 32 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 18 Tahun 2012;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 24 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERMEN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014;PERMEN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014;PERMEN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014;PERMEN Pariwisata Nomor 28 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan ;PERMEN Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016;PERMEN Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN - PERIZINAN

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2013 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perizinan di Bidang Kesehatan ini dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gresik. Selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penanganan bidang kesehatan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah baru. Dengan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perizinan di Bidang Kesehatan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2007; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 44 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1973; PP No. 20 Tahun 1990; PP No. 32 tahun 1996; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; Keputusan PERMENKES No. 167/Kab/B.VIII/1972 sebagaimana telah diubah dengan ; Keputusan PERMENKES No. 922/Menkes/Per/X/1993 sebagaimana telah diubah dengan ; Keputusan PERMENKES No. : 1350/Menkes/SK/VII/2001; Keputusan PERMENKES : No. 1363/Menkes/SK/XII/2001; Keputusan PERMENKES No. 364/Menkes/Per/III/2003; Keputusan PERMENKES No. : 1076/Menkes/SK/VII/2003; Peraturan PERMENKES No. 357/Menkes/Per/V/2006; Peraturan PERMENKES No. 666/Menkes/SK/2007; Peraturan PERMENKES 1109/MENKES/PER/IX/2007; Peraturan PERMENKES No. 147/Menkes/Per/2010; Peraturan PERMENKES No. 340/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 374/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 411/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 1464/Menkes/Per/X/2010; Peraturan PERMENKES No. 028/Menkes/Per/I/2011; Peraturan PERMENKES No. 889/Menkes/Per/V/2011; Peraturan PERMENKES No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011; Peraturan PERMENKES No. 2052 /Menkes/Per/X/2011; Peraturan PERMENKES No. 54 Tahun 2012; Peraturan PERMENKES No. 58 Tahun 2012; Peraturan PERMENKES No. 19 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 22 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 23 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 24 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 26 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 31 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 32 Tahun 2013; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. 23 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Fasilitas dan Tenaga Kesehatan ini mengatur tentang prosedur dan syarat pemberian izin untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta pengobatan tradisional dan komplementer. Peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai sertifikasi bagi penyedia layanan makanan dan minuman serta sertifikasi kesehatan lingkungan untuk fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dan lingkungan yang disediakan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013

PERIZINAN - PENEMPATAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Penempatan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Perijinan Penempatan Pedagang Kaki Lima ini dibentuk untuk mengatur dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha penempatan Pedagang Kaki Lima sebagai respons terhadap ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. b. Peraturan Daerah tentang Ijin Penempatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dibentuk untuk memfasilitasi penyesuaian terhadap peraturan nasional yang mengharuskan pembinaan usaha Pedagang Kaki Lima.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 ini mengatur tentang Ijin Penempatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan kewajiban dan hak pedagang kaki lima dalam mendapatkan ijin penempatan serta pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003

PERIZINAN - PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 13, LD Kabupaten Gresik 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C ini dibentuk untuk menjaga keseimbangan pengelolaan sumber daya alam Bahan Galian Golongan C, agar cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. b. Peraturan Perijinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pelaksanaan Kepuuisan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai perijinan pertambangan Bahan Galian Golongan C.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2002 ini mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di daerah harus memiliki izin usaha dari Bupati. Tujuannya adalah untuk mengatur pengelolaan pertambangan agar tidak merusak struktur tanah dan lingkungan sekitar.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 28 September 2002

PERIZINAN - PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 12, LD Kabupaten Gresik 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur tugas penyelenggaraan di bidang Minyak dan Gas Bumi, sebagai langkah untuk pengaturan setelah diserahkan urusan tersebut sebagian kepada Pemerintah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. b. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan landasan hukum yang dapat mengatur, memberikan perizinan, mengawasi, membina, dan memungut retribusi atas kegiatan dan usaha hasil Minyak dan Gas Bumi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Izin Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hasil Minyak dan Gas Bumi ini mengatur tentang prosedur pemberian izin, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang diberikan mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin secara permanen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 28 September 2002

PERIZINAN - PELAYANAN KESEHATAN

2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 11, LD Kabupaten Gresik 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur tugas pemerintahan di bidang pengelolaan air bawah tanah yang diberikan kepada Bupati, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1451/K/10/MEM/2000. Hal ini ditujukan sebagai upaya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat kepada masyarakat di Kabupaten Gresik oleh Pemerintah Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang ketentuan perijinan, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus memiliki ijin tertulis dari Bupati. Selain itu, peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai golongan retribusi dan tingkat pengguna jasa sebagai dasar pengenaan tarif pelayanan kesehatan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 28 September 2002

PERIZINAN - DISPENSASI ANGKUTAN

1991

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 1991

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 Tahun 1977 tentang Ijin Dispensasi Angkutan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ini dibentuk untuk mengakomodasi besarnya retribusi dispensasi kelas jalan yang selama ini dilakukan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan perekonomian saat ini. Untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 tahun 1 9 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 tahun 1986 tentang Ijin Dispensasi Kelas Jalan, dengan menuangkannya perubahan tersebut ke dalam suatu Peraturan Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 Tahun 1991 ini mengatur tentang izin dispensasi angkutan yang berisi tentang materi pokok peraturan tersebut. Peraturan ini termasuk perubahan ketiga yang menyesuaikan nominal retribusi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pendapatan asli daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1991

PERIZINAN - ORGANISASI - KELEMBAGAAN - SOP

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 71, BD Kabupaten Gresik 2023 (71)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan bupati tentang standar pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan di Kabupaten Gresik diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan prinsip mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Penetapan standar pelayanan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan pedoman standar pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014. Oleh karena itu, penetapan peraturan bupati tentang standar pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan di Kabupaten Gresik menjadi penting untuk memastikan terciptanya pelayanan yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat.
-	UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 6 Tahun 2023;UU Nomor 17 Tahun 2023;PP Nomor 96 Tahun 2012;PP Nomor 5 Tahun 2021;PP Nomor 6 Tahun 2021;PP Nomor 7 Tahun 2021;PP Nomor 16 Tahun 2021;PP Nomor 35 Tahun 2023;
-	Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non-perizinan di Kabupaten Gresik merupakan hal yang penting dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi di daerah tersebut. Berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik hingga Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021, menjadi landasan hukum yang mengatur standar pelayanan tersebut. Selain itu, berbagai sarana dan prasarana penunjang, seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan alat tulis kantor, juga menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sarana yang memadai, diharapkan pelayanan perizinan berusaha dan non-perizinan di Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan efisien dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan investor.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023

PERIZINAN - ORGANISASI - KELEMBAGAAN - SOP

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 70, BD Kabupaten Gresik 2023 (70)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan

ABSTRAK :

-

Peraturan Bupati Gresik Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dianggap perlu direvisi karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan proses pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang mengikuti pembaruan jenis layanan dalam sistem Online Single Submission. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati baru yang mengatur Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik, agar dapat memberikan kepastian hukum dan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Penetapan Standar Operasional Prosedur tersebut juga untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan di daerah.

-

UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 25 Tahun 2007;UU Nomor 40 Tahun 2007;UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 30 Tahun 2014;UU Nomor 1 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2023;UU Nomor 17 Tahun 2023;UU Nomor 20 Tahun 2023;PP Nomor 96 Tahun 2012;PP Nomor 24 Tahun 2019;PP Nomor 5 Tahun 2021;PP Nomor 6 Tahun 2021;PP Nomor 16 Tahun 2021;PP Nomor 21 Tahun 2021;PP Nomor 22 Tahun 2021;PP Nomor 28 Tahun 2021;PP Nomor 29 Tahun 2021;PP Nomor 30 Tahun 2021;PP Nomor 35 Tahun 2023;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023

PERIZINAN - ORGANISASI - KELEMBAGAAN - SOP

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 89, BD Kabupaten Gresik 2022 (89)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan

ABSTRAK :

-

Abstract: Peraturan Bupati Gresik tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik disusun dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan tersebut dijadikan acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Gresik sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 25 Tahun 2007;UU Nomor 40 Tahun 2007;UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 30 Tahun 2014;UU Nomor 11 Tahun 2020;UU Nomor 1 Tahun 2022;PP Nomor 96 Tahun 2012;PP Nomor 24 Tahun 2018;PP Nomor 24 Tahun 2019;PP Nomor 5 Tahun 2021;PP Nomor 6 Tahun 2021;PP Nomor 10 Tahun 2021;PP Nomor 16 Tahun 2021;PP Nomor 21 Tahun 2021;PP Nomor 22 Tahun 2021;PP Nomor 28 Tahun 2021;PP Nomor 29 Tahun 2021;PP Nomor 30 Tahun 2021;PERPRES Nomor 97 Tahun 2014;PERPRES Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 49 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 138 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 25 Tahun 2021;PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014;PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014;Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021;Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021;Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020;Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 94 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : PERIZINAN

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung