Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

STANDAR HARGA SATUAN

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 48, BD Kabupaten Gresik 2021 (48)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK :

-

Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan untuk memberikan panduan dalam menyusun anggaran daerah. Namun, terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan mengingat masih adanya harga satuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum terakomodir dalam peraturan tersebut. Perubahan satuan harga mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 guna memperbarui Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;PP Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2007;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMEN Keuangan Nomor : 119/PMK/02/2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019;Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017;Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019;Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2021;Ketentuan didalam BAB I,;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021

PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 47, BD Kabupaten Gresik 2021 (47)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati mengenai Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diperlukan sebagai langkah untuk menghadapi ancaman terhadap sistem perekonomian negara dan stabilitas sistem keuangan akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanganan pandemi dan dampaknya di desa difokuskan pada penguatan adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menjadi dasar hukum untuk penetapan Pedoman Teknis ini.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 2 Tahun 2020;PP Nomor 43 Tahun 2014;PP Nomor 60 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 20l4;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 20l5;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016;
-	Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Kabupaten Gresik merupakan sebuah regulasi yang mengatur secara rinci tentang penggunaan dana desa di wilayah tersebut. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjelaskan definisi-daerah dan pemerintah daerah, serta ketentuan penutup yang menetapkan tanggal berlakunya peraturan. Selain itu, peraturan ini juga merujuk pada beberapa undang-undang dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penggunaan dana desa di Kabupaten Gresik dapat lebih terarah dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021

KEUANGAN DAERAH - BTT - BELANJA TIDAK TERDUGA

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 46, BD Kabupaten Gresik 2021 (46)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

ABSTRAK :

-

Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Gresik dibuat untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum dalam administrasi pengelolaan keuangan. Pedoman ini disusun sebagai pelaksanaan dari Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Gresik, Peraturan Kepala Daerah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaannya. Oleh karena itu, ditetapkanlah Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan pertimbangan tersebut.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 24 Tahun 2007;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 30 Tahun 2014;UU Nomor 6 Tahun 2018;PP Nomor 21 Tahun 2008;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 22 Tahun 2008;PP Nomor 18 Tahun 2016;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2012;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan ;Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021

KEUANGAN DAERAH - BPHTB - PAJAK

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 45, BD Kabupaten Gresik 2021 (45)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Gresik Secara Online

ABSTRAK :

-

Perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis dalam pelayanan pemungutan Pajak Daerah menuntut adanya perubahan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mendorong perlunya penetapan Peraturan Bupati Gresik tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Gresik secara online dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 28 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 55 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021

LINGKUNGAN HIDUP - PERLINDUNGAN POHON

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 44, BD Kabupaten Gresik 2021 (44)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pohon

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pohon merupakan upaya untuk melindungi dan melestarikan pohon yang telah terbukti memiliki peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Dalam konteks ini, keberadaan pohon perlu dilindungi dan dilestarikan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan ini diperlukan sebagai sarana pengendalian optimalisasi fungsi Ruang Terbuka hijau dan menjaga kualitas lingkungan hidup, di mana Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk memberikan izin terkait pemindahan, pemotongan, atau penanaman pohon peneduh. Penetapan Peraturan Bupati ini dilakukan sebagai respon atas pentingnya perlindungan pohon dalam konteks pelestarian lingkungan hidup yang diatur secara komprehensif sesuai kebijakan daerah.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 18 Tahun 2013;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 6 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 1 tahun 2007;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010;
-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pohon merupakan upaya untuk melindungi dan melestarikan pohon yang memiliki peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Peraturan ini mengatur tentang izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memindah, menebang, atau memotong pohon peneduh. Dalam konteks ini, peraturan ini merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Dengan demikian, perlindungan pohon menjadi penting dalam pengendalian optimalisasi fungsi Ruang Terbuka Hijau dan kualitas lingkungan hidup. Sanksi administratif juga diberlakukan bagi pelanggar ketentuan dalam peraturan ini, dengan penggantian pohon sesuai ketentuan ditambah 50%. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pohon di Daerah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 16 November 2021

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - SEKRETARIAT DAERAH

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 43, BD Kabupaten Gresik 2021 (43)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 42, BD Kabupaten Gresik 2021 (42)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik Nomor [belum ditentukan] Tahun 2021 merupakan regulasi yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Dalam konteks ini, peraturan tersebut diperlukan untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini menjadi instrumen hukum yang mengatur secara tegas mengenai Pusat Kesehatan Masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di Kabupaten Gresik.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 18 Tahun 2016;PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 15 Tahun 2020;
-	Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai definisi-daftar-daftar yang terkait dengan Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, Bupati Gresik, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan individu tingkat pertama dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan diterbitkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 12 November 2021.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - RSUD UMAR MAS'UD BAWEAN SEBAGAI ORGANISASI - BERSIFAT KHUSUS

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 41, BD Kabupaten Gresik 2021 (41)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas’ud Bawean Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS - BLUD - RSUD IBNU SINA - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 40, BD Kabupaten Gresik 2021 (40)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 mengatur ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) yang membutuhkan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Bersifat Khusus. Tindakan ini diperlukan untuk menjalankan regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya terkait struktur dan pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Gresik. Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi Bersifat Khusus bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Gresik, sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 44 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 36 Tahun 2014;PP Nomor 38 Tahun 1974;PP Nomor 93 Tahun 1915;PP Nomor 18 Tahun 2016;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 47 Tahun 2021;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERPRES Nomor 77 Tahun 2015;PERMEN Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 15 Tahun 2020;
-	Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik merupakan regulasi yang mengatur pembentukan dan tata kelola rumah sakit di daerah tersebut. Dalam peraturan ini, dijelaskan definisi-daftar istilah yang digunakan, struktur organisasi rumah sakit, tugas dan tanggung jawab setiap bagian, serta ketentuan penutup. Pasal-pasal dalam peraturan ini mengatur mengenai pembentukan rumah sakit, tugas dan fungsi setiap jabatan, kewajiban pimpinan, serta ketentuan penutup yang mencakup masa berlaku peraturan dan pencabutan peraturan sebelumnya. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 39, BD Kabupaten Gresik 2021 (39)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

Peraturan Bupati yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bertujuan untuk menyesuaikan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Penyesuaian tersebut didasarkan atas pertimbangan yang melandasi kebutuhan akan penyesuaian tersebut guna memperkuat peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Kabupaten Gresik. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang penanaman modal serta memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 25 Tahun 2007;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 11 Tahun 2020;PP Nomor 38 Tahun 1974;PP Nomor 18 Tahun 2016;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 5 Tahun 2021;PP Nomor 6 Tahun 2021;PERPRES Nomor 97 Tahun 2014;PERPRES Nomor 10 Tahun 2021;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 76 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 25 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 15 Tahun 2020;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung