
Contoh penilaian Peraturan di Kabupaten Gresik Berperspektif HAM
Menilai peraturan berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) berarti mengevaluasi apakah suatu peraturan atau kebijakan, sudah memperhatikan dan melindungi hak-hak dasar setiap individu.
Proses ini melibatkan identifikasi potensi dampak peraturan terhadap HAM, memastikan tidak ada diskriminasi, dan menjamin keadilan bagi semua.
Langkah-langkah dalam menilai peraturan berperspektif HAM:
1. Identifikasi HAM yang Relevan
2. Analisis Dampak
3. Evaluasi Prinsip-Prinsip HAM
4. Pertimbangkan Keterbukaan dan Partisipasi
5. Evaluasi Efektivitas dan Mekanisme Perlindungan
- Identifikasi HAM yang Relevan
Pahami hak-hak apa saja yang mungkin terpengaruh oleh peraturan tersebut. Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, dan lain-lain.
- Analisis Dampak
Tinjau bagaimana peraturan tersebut akan mempengaruhi individu dan kelompok yang berbeda. Apakah peraturan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi atau merugikan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas.
- Evaluasi Prinsip-Prinsip HAM
Periksa apakah peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan, nondiskriminasi, proporsionalitas, dan prinsip legalitas yang memperhatikan hak asasi manusia
- Pertimbangkan Keterbukaan dan Partisipasi
Apakah peraturan tersebut dibuat dengan melibatkan partisipasi publik dan apakah proses pembuatannya transparan? Partisipasi publik penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. berikan rekomendasi agar seluruh peraturan harus disusun telah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
- Evaluasi Efektivitas dan Mekanisme Perlindungan
Apakah peraturan tersebut memiliki mekanisme yang efektif untuk melindungi hak-hak yang dilanggar, termasuk mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM?
Paling banyak dibaca
Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pe...
Perpres 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional
Kategori
Tags
- #english ( 1 )
- #terjemahan ( 1 )
- 2024 ( 1 )
- 2025 ( 4 )
- Ai ( 10 )
- Ai gresik ( 4 )
- Aigresik ( 1 )
- Aijdih ( 1 )
- Akuntansi ( 1 )
- Anggaran ( 1 )
- Anubhawasasanadesa ( 1 )
- Apbd ( 3 )
- Apbd 2025 ( 1 )
- Apbd2025 ( 1 )
- Artifical inteligence ( 3 )
- Artifical intilegence ( 1 )
- Artificalintelligence ( 1 )
- Artificiai intelligence ( 1 )
- Artificial inteligent ( 3 )
- Artificial intelligence ( 2 )
- Artificial intelligence jdih gresik ( 1 )
- Artificialintelligence ( 4 )
- Asn ( 2 )
- Bagian hukum ( 1 )
- Bahasa jawa ( 1 )
- Banjarsari ( 1 )
- Bank jatim ( 1 )
- Bankum maskin ( 1 )
- Bankummaskin ( 1 )
- Bantuan keuangan ( 1 )
- Bantuan sosial ( 1 )
- Bantuanhukum ( 2 )
- Bapped ( 2 )
- Bappeda ( 2 )
- Bappeda gresik ( 1 )
- Barjas ( 2 )
- Batas desa ( 1 )
- Bbn gresik ( 1 )
- Bbnkb ( 1 )
- Beasiswa ( 1 )
- Benjeng ( 1 )
- Berbasis resiko ( 1 )
- Berita ( 29 )
- Berita gresik ( 9 )
- Berita hukum ( 16 )
- Berita jatim ( 2 )
- Beritahukum ( 2 )
- Beritajatim ( 1 )
- Berusaha ( 1 )
- Bimtek ( 2 )
- Biro hukum provinsi jawa timur ( 1 )
- Birohukumjatim ( 1 )
- Bkpsdm gresik ( 1 )
- Blud ( 3 )
- Blud rsud ( 1 )
- Bnn ( 1 )
- Bosda ( 1 )
- Bpbd ( 1 )
- Bpd ( 1 )
- Bphtb ( 1 )
- Bppkad ( 12 )
- Bppkad gresik ( 5 )
- Bssn ( 1 )
- Bssnri ( 1 )
- Bumi dan bangunan ( 1 )
- Bupati gresik ( 1 )
- Chatbot ( 2 )
- Chatbot ai ( 2 )
- Chatbot ai whatsapp ( 1 )
- Comand center 112 ( 1 )
- Dduduksampeyan ( 1 )
- Desa ( 3 )
- Desa yosowilangun ( 1 )
- Desasadarhukum ( 1 )
- Diagnostic centre tahap ii ( 1 )
- Didesa ( 1 )
- Digital ( 2 )
- Digitalisasi ( 1 )
- Dinas kesehatan ( 1 )
- Dinas pendidikan ( 1 )
- Dinas pertanian kabupaten gresik ( 1 )
- Dinas pm dan ptsp ( 1 )
- Dinas pmd ( 4 )
- Dinas pmd gresik ( 1 )
- Dinsos ( 3 )
- Diskominfo ( 5 )
- Diskominfo gresik ( 3 )
- Diskoperindag ( 1 )
- Disnaker gresik ( 1 )
- Dispendik ( 2 )
- Dlh ( 2 )
- Dpmptsp ( 2 )
- Dprd ( 7 )
- Dprd gresik ( 3 )
- Dprd kabupaten gresik ( 2 )
- Dprd tulungagung ( 1 )
- Dputr ( 4 )
- Draf kontrak ( 1 )
- Draf reviu kontrak ( 1 )
- Dududksampeyan ( 1 )
- Fakir miskin ( 1 )
- Fasilitasi rancangan peraturan daerah ( 1 )
- Fgd ( 1 )
- Gresik ( 10 )
- Gresikpedia ( 1 )
- Ham ( 2 )
- Hibah ( 1 )
- Hukum ( 8 )
- Hukum gresik ( 5 )
- Ikk ( 1 )
- Indeks regulasi ( 1 )
- Indikator mcp kpk tahun 2024 ( 2 )
- Informasi ( 2 )
- Informasi hukum ( 1 )
- Inisiatif dprd ( 1 )
- Inovasi ( 1 )
- Inspektorat ( 1 )
- Islamic center ( 1 )
- Jalan bringkang ( 1 )
- Jaminan ( 1 )
- Jdih ( 86 )
- Jdih ai ( 5 )
- Jdih award 2025 ( 1 )
- Jdih blitar ( 1 )
- Jdih daerah ( 1 )
- Jdih gresik ( 46 )
- Jdih jombang ( 1 )
- Jdih sukoharjo ( 1 )
- Jdihai ( 2 )
- Jdihgresik ( 28 )
- Jdihn ( 9 )
- Kabupaten gresik ( 2 )
- Kabupaten nganjuk ( 1 )
- Kabupaten tuban ( 1 )
- Kbppa ( 1 )
- Kdmp ( 1 )
- Kecamatan gresik ( 1 )
- Kemenkumham jatim ( 2 )
- Kemitraan ( 1 )
- Keputusan bupati gresik ( 1 )
- Kkh ( 1 )
- Kkmp ( 1 )
- Konsolidasi ( 1 )
- Koperasi ( 3 )
- Kota surakarta ( 1 )
- Kso ( 1 )
- Kso blud rsud ibnu sina ( 1 )
- Kunker ( 4 )
- Labkesmas ( 1 )
- Lampah ( 1 )
- Layanan kesehatan ( 1 )
- Layanan publik ( 1 )
- Leran ( 1 )
- Lexa-gresik ( 1 )
- Lkd ( 1 )
- Lkk ( 1 )
- Mblb ( 1 )
- Mcp kpk 2024 ( 1 )
- Mcp kpk tahun 2024 ( 2 )
- Menganti ( 1 )
- Merah putih ( 2 )
- Merahputih ( 1 )
- Morowudi ( 1 )
- Narkotika ( 1 )
- Narotama sby ( 1 )
- Nomor 5 tahun 2024 ( 1 )
- Non tunai ( 1 )
- Opsen ( 3 )
- Opsen pajak daerah ( 1 )
- Pajak ( 8 )
- Pajak daerah ( 2 )
- Pakaiandinas ( 1 )
- Paripurna ( 3 )
- Pbbr ( 1 )
- Pdrd ( 2 )
- Pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa denda ( 1 )
- Pemerintahan ( 1 )
- Pemkabgresik ( 1 )
- Pendidikan ( 2 )
- Penetapan ( 1 )
- Pengadaan ( 2 )
- Pengangguran ( 1 )
- Penghargaan ( 2 )
- Penyelenggaraan ( 1 )
- Penyuluhan hukum ( 1 )
- Penyusunan apbd ( 1 )
- Penyusunan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ( 1 )
- Peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 ( 1 )
- Perbup ( 4 )
- Perbup gresik ( 1 )
- Perda ( 5 )
- Perdesaan dan perkotaan ( 1 )
- Perizinan ( 1 )
- Perjanjian kerjasama ( 1 )
- Permendagri ( 1 )
- Perpres ( 3 )
- Perpres 46/2025 ( 1 )
- Perpres nomor 46 tahun 2025 ( 1 )
- Perpres pengadaan ( 1 )
- Perprespengadann ( 1 )
- Perspektif ham ( 1 )
- Phd ( 1 )
- Pidato ( 1 )
- Pinjaman ( 1 )
- Piutang pajak daerah ( 1 )
- Pkb ( 1 )
- Playstore ( 1 )
- Pm ptsp ( 1 )
- Pmd ( 1 )
- Pmk49 ( 1 )
- Pns ( 1 )
- Polres gresik ( 1 )
- Prakarsa ( 1 )
- Prasarana ( 1 )
- Pro-rakyat ( 1 )
- Prodeo ( 1 )
- Produk hukum ( 2 )
- Produk hukum daerah ( 1 )
- Propemperda ( 2 )
- Public hearing ( 1 )
- Puskesmas gresik ( 1 )
- Rancangan peraturan bupati ( 1 )
- Ranham tahun 2023 ( 1 )
- Ranperbup ( 5 )
- Ranperda ( 6 )
- Rapbd ( 1 )
- Reformasi birokrasi ( 1 )
- Regulation ( 1 )
- Remaja ( 1 )
- Remaja tangguh ( 1 )
- Retarding basin ( 1 )
- Retreat ( 1 )
- Retribusi ( 2 )
- Retribusi daerah ( 1 )
- Reviu draf kontrak ( 5 )
- Rpjpd gresik ( 1 )
- Rsud ( 2 )
- Rsud ibnu sina gresik ( 1 )
- Rtlh ( 1 )
- Rumah sakit gresik sehati ( 1 )
- Sarana ( 1 )
- Se ( 3 )
- Sektor pertanian ( 1 )
- Seragam ( 1 )
- Shs ( 1 )
- Sinergi ( 2 )
- Sinergi pemungutan pajak daerah ( 1 )
- Sop ( 1 )
- Sosialisasi ( 1 )
- Spam ( 2 )
- Spbe ( 1 )
- Standar harga satuan regional ( 1 )
- Stop bullying ( 1 )
- Stop judi online ( 1 )
- Stop narkoba ( 1 )
- Studi tiru ( 2 )
- Study tiru ( 3 )
- Surabaya ( 1 )
- Surat edaran ( 1 )
- Tahun 2024 ( 1 )
- Tarif nol persen ( 1 )
- Teknologi ( 1 )
- Tenaga kerja lokal ( 1 )
- Tenaga lokal ( 1 )
- Tk ( 1 )
- Tpp gresik ( 1 )
- Tte ( 1 )
- Uji publik ( 1 )
- Visi dan misi ( 1 )
- Website desa ( 1 )
- Whatsapp ( 1 )