PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG DUKUNGAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PENDANAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

Kewenangan

• Bupati/Wali Kota memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan pendanaan berupa pinjaman dan dukungan pendanaan kepada KKMP.

Kewajiban

Bupati/Wali Kota wajib:

1. Mengkaji proposal bisnis KKMP;
2. Memfasilitasi Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel);
3. Menyetujuinya dan mengoordinasikan kewajiban pembayaran pinjaman;
4. Melakukan Kajian Proposal Bisnis Yang Diajukan Oleh KKMP;
5. Memfasilitasi Pelaksanaan Musbangkel Dalam Rangka Persetujuan Atas Permohonan Peminjaman KKMP Kepada Bank;
6. Memberikan Persetujuan Atas Permohonan Pinjaman Yang Disampaikan KKMP Bersama Proposal Bisnis Yang Ditujukan Kepada Bank Sebagai Syarat Permohonan Pinjaman Ke Bank;
7. Mengoordinasikan KKMP Melaksanakan Kewajiban Untuk Membayar Angsuran Pokok Dan Bunga/Margin/Bagi Hasil Pinjaman Sesuai Dengan Ketentuan Perjanjian Pinjaman Pada Rekening Pembayaran Pinjaman;
8. Memberikan Surat Dukungan Penggunaan DAU/DBH Kepada KPA BUN Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Melakukan Evaluasi Kinerja KKMP; Dan
10. Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan KKMP Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Persetujuan Pinjaman

• Ketentuan mengenai mekanisme pengajuan pinjaman oleh KKMP, termasuk penyampaian proposal bisnis dan evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dukungan Pendanaan

• Dukungan diberikan dalam bentuk surat persetujuan dan surat dukungan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

Mari bersama mendukung implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2025 sebagai tonggak penting pembangunan ekonomi kerakyatan menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Link ppt koperasi merah putih https://jdih.gresikkab.go.id/https://jdih.gresikkab.go.id/dl/fm/5a056f19-8084-11f0-9c03-00505601228f

Berikut Link Download PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2025