click to download 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

1.      Pertimbangan: untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan  mempertimbangkan  amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu diganti.

2.     Standar harga satuan regional meliputi:

a.   satuan biaya honorarium;

b.  satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

c.   satuan  biaya  rapat  atau  pertemuan  di  dalam  dan di luar kantor;

d.  satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan

e.   satuan biaya pemeliharaan.

3.      Standar harga satuan regional digunakan dalam:

a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan  anggaran  satuan kerja perangkat daerah; dan

b.  pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Dalam PERENCANAAN anggaran pendapatan dan belanja daerah, standar harga satuan regional bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.

5.  Dalam PELAKSANAAN anggaran pendapatan dan belanja daerah, standar harga satuan regional bersifat:

a.  batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan

b. dapat  dilampaui  karena  kondisi  tertentu,  termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

6.      Lampiran:

~   Lampiran I, berisi Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarannya *tidak dapat  dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan* anggaran pendapatan dan belanja daerah .

~   Lampiran II, berisi Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarannya *tidak dapat dilampaui dalam perencanaan* dan *dapat dilampaui dalam pelaksanaan* anggaran pendapatan dan belanja daerah

7. Evaluasi: Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan evaluasi penerapan standar harga satuan regional minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

8.   Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

9.  Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada angka 8 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian / lembaga.

11. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12.   Peraturan ini mulai berlaku pada 18 Juni 2025.