Download 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintahan Daerah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

1.   sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;

2.   prinsip penyusunan APBD;

3.   kebijakan penyusunan APBD;

4.   teknis penyusunan APBD; dan

5.   hal khusus lainnya.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya.

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan penandaan yang diformulasikan melalui SIPD-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penandaan terdiri atas:

1.     belanja pendidikan;

2.     belanja infrastruktur pelayanan publik;

3.     belanja pegawai;

4. penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan;

5.     anggaran Pengawasan;

6.     standar pelayanan minimal;

7.     keselarasan anggaran dengan asta cita;

8.     pencegahan dan percepatan penurunan stunting;

9. optimalisasi  pelaksanaan  pengentasan  kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

10.  pengendalian inflasi;

11.  penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua;

12.  penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh;

13.  penggunaan    Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya;

14.  penggunaan Dana Alokasi Khusus;

15.  penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi;

16.  penggunaan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau;

17.  penggunaan Dana Bagi Hasil-Sawit; dan

18. isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.