Surabaya, 15 Juli 2024 - Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur  menggelar pertemuan untuk membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik. Pertemuan ini dihadiri oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gresik, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Bapak Rum Pramudya, menyampaikan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyerap masukan dan saran dari para pemangku kepentingan terkait ranperda RPJPD. "Kami ingin memastikan bahwa rancangan peraturan daerah ini telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kabupaten Gresik, menjelaskan bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. "Oleh karena itu, kami memerlukan masukan dari berbagai pihak agar RPJPD Kabupaten Gresik dapat disusun dengan baik dan dapat menjawab kebutuhan pembangunan di daerah," katanya.

Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan masukan terkait harmonisasi ranperda RPJPD dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. "Kami akan memastikan bahwa ranperda ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan di atasnya," ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang berharga bagi penyempurnaan ranperda RPJPD Kabupaten Gresik, sehingga dapat segera dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik.

website : jdih.gresikkab.go.id

sosial media : @jdihgresik