klik di sini untuk download : HIMPUNAN NASKAH PIDATO PARIPURNA RANPERDA 2024

RANPERDA PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH

SESUAI DENGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024, PADA PEMBAHASAN RANPERDA DI TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT KESATU INI, PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG SANGAT TERKAIT SATU DENGAN LAINNYA, YAITU :
1.    RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN; DAN
2.    RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.
KEDUA RANPERDA TERSEBUT KAMI USULKAN DENGAN DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT :  
PERTAMA, BAHWA RANPERDA INI DISUSUN PADA PRINSIPNYA UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN, MENGENAI PENGATURAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN UTAMANYA JUGA KEPASTIAN TENTANG PENATAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.
KEDUA, SEPERTI YANG TELAH KITA KETAHUI BERSAMA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN TERSEBUT DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. SEDANGKAN PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2007 TELAH DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT. 
DENGAN DICABUTNYA PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2007 MAKA SEMUA KETENTUAN DALAM PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 YANG BERTENTANGAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 SECARA SUBSTANSI TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT  DAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGA DASAR HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN GRESIK. 
HAL TERSEBUT DISEBABKAN KARENA SESUAI DENGAN ASAS PREFERENSI HUKUM YANG BERBUNYI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI KEDUDUKANNYA MENGESAMPINGKAN KEBERLAKUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH. DENGAN DEMIKIAN, PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 KEBERLAKUANNYA DIKESAMPINGKAN OLEH PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018.
KETIGA, DENGAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN TEORI SEBAGAIMANA DIJELASKAN DI ATAS, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENETAPKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA. DENGAN PERATURAN BUPATI INI, DIHARAPKAN DAPAT MENJADI DASAR YANG KUAT DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN YANG BERPEDOMAN PADA PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT. 
SECARA LENGKAP, DASAR TEORI HUKUM DAN REKOMENDASI TERHADAP KEBERLAKUAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TELAH KAMI JELASKAN DALAM NASKAH KETERANGAN ATAS KEDUA RANPERDA TERSEBUT.

RANPERDA INISIATIF DPRD

RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DILAKUKAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI UNTUK DISAMPAIKAN SEBAGAI BAHAN PEMBAHASAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH PADA TAHUN 2024 ADALAH
1.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TELAH MEMILIKI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. NAMUN, SEIRING DENGAN DINAMIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMERINTAH PUSAT MENDORONG PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN PLATFORM DIGITAL, TERMASUK KEBIJAKAN TERKAIT SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE). DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN PENYESUAIAN TERHADAP PERKEMBANGAN TERSEBUT, DIPANDANG PERLU MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH RELEVAN DAN RESPONSIF TERHADAP ERA DIGITAL.

2.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERDAGANGAN
PENTINGNYA PEMBENTUKAN PERDA INI TIDAK TERLEPAS DARI KEBUTUHAN UNTUK MEMPERKUAT DAYA SAING EKONOMI DAERAH SERTA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RANPERDA INI MENGACU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN, SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN. DASAR HUKUM INI MEMBERIKAN MANDAT UNTUK MENYUSUN PERATURAN DAERAH GUNA MENGATUR SEKTOR PERDAGANGAN SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN DAERAH. DALAM KONTEKS INI, PEMBENTUKAN PERDA TENTANG PERDAGANGAN MERUPAKAN LANGKAH STRATEGIS YANG DAPAT MEMBERIKAN DASAR HUKUM BAGI  PENGELOLAAN,  PENGAWASAN,  DAN  PENGATURAN KEGIATAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN GRESIK. 
3.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN
LANDASAN HUKUM YANG MENGATUR PENGELOLAAN PEMAKAMAN DI INDONESIA DIATUR DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1987 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN. KEDUA REGULASI TERSEBUT MEMBERIKAN DASAR PENGATURAN PEMAKAMAN SECARA UMUM. NAMUN, DALAM PRAKTIKNYA, PEMERINTAH DAERAH MENGHADAPI TANTANGAN AKIBAT KURANGNYA KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN PEMAKAMAN, SEPERTI PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMAKAMAN, PENGELOLAAN PEMAKAMAN SAAT TERJADI BENCANA, SERTA KEWAJIBAN PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN UNTUK KAWASAN PERUMAHAN. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN GUNA MEMBERIKAN PEDOMAN YANG LEBIH SPESIFIK BAGI PEMERINTAH DAERAH.

4.    RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GRESIK SAAT INI SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BARU. HAL INI DIKARENAKAN BEBERAPA KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELAH DIALIHKAN KE WILAYAH PROVINSI DAN BEBERAPA KETENTUAN SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI. DENGAN ADANYA BEBERAPA PERUBAHAN PERATURAN TERSEBUT MAKA DIPERLUKAN PENYESUAIAN DENGAN MEMBENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.