Dalam upaya pengembangan JDIH Kabupaten Gresik untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Bagian Hukum melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di kantor BPHN Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024.

Konsultasi dan koordinasi dilakukan oleh Kepala dan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah didampingi Fungsional Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Gresik, dan diterima dengan sangat baik oleh Tim teknis Pusat JDIHN. Pertemuan ini membahas langkah-langkah strategis untuk pengembangan dan integrasi sistem JDIH Kabupaten Gresik ke dalam portal JDIH nasional.

"Kami berkomitmen penuh untuk mendukung inisiatif JDIH nasional dan memastikan informasi hukum Kabupaten Gresik dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat," ujar Kepala Bagian Hukum M. Rum Pramudya. Kepala Bagian Hukum menyampaikan bahwa mulai tanggal 3 Juni 2024, website JDIH Kabupaten Gresik telah bertransformasi secara penuh dengan tampilan, keunggulan teknologi dan update data yang lebih baru dan mutakhir. Platform baru JDIH Gresik dapat dilihat dari fitur pencarian lebih advance, pencarian produk hukum yang sangat lengkap dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna yakni pencarian berdasarkan metadata yang lengkap hingga pencarian lebih dalam pada teks yang ada dalam isi produk hukum. Di samping itu, fitur Abstrak dan materi pokok seluruh peraturan diharapkan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah bagi pengguna layanan JDIH Gresik.

Fitur lain andalan JDIH Gresik adalah telah didukung dengan fitur Chat Bot tanya AI JDIH Gresik yang mengimplementasikan Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan), sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui isi dari suatu produk hukum tersebut dan pelayanan kepada pengguna lebih interaktif dengan percakapan. Disampaikan pula sebagai legacy Bagian Hukum Setda Gresik bahwa platform JDIH Gresik adalah JDIH PERTAMA yang memanfaatkan keunggulan teknologi AI. Menjadikan AI Bermanfaat bagi semua orang. Pendekatan kami untuk mengembangkan dan memanfaatkan kecerdasan buatan dan kami berkomitmen terhadap inovasi dan teknologi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia Prudent (bijaksana), Provident (cermat), dan Trusworthy (terpercaya).

Tim teknis dari Pusal JDIH Nasional menyampaikan dukungan untuk pengembangan teknologi dan updating data yang telah dilakukan oleh JDIH Gresik. Disampaikan pula bahwa pengelolaan JDIH harus mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, sehingga JDIH Gresik harus terus berbenah mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati beberapa langkah konkret, di antaranya:

1. Terus dilakukan digitalisasi dokumen hukum daerah, termasuk peraturan bupati, keputusan bupati, instrumen hukum lainnya, utamanya terhadap dokumen-dokumen hukum lama.

2. Integrasi data dua arah antara JDIH Kabupaten Gresik dengan sistem JDIH nasional.

3. Dilakukannya pelatihan yang intensif bagi aparatur pemerintah daerah terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang sesuai standar JDIH.

4. JDIH Nasional akan selalu memberikan pendampingan teknis untuk pengembangan sistem informasi  di Kabupaten Gresik.

5. Kolaborasi dalam bentuk berbagi informasi dan pengetahuan antara Pemkab Gresik dan BPHN untuk pengembangan JDIH secara Nasional.

6. JDIH Daerah harus melakukan integrasi sistem dengan anggotanya, yaitu Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

7. JDIH Gresik harus memperbaiki pengelolaan JDIH dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.