Gresik, 25 Februari 2025 – Biro Hukum Provinsi Jawa Timur melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di kantor Bagian Hukum Kabupaten Gresik. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan aksesibilitas informasi hukum yang disediakan oleh JDIH di tingkat kabupaten.

Tim Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, [Bu Sulistyaningsih, S.H. M.H], dalam sambutannya menyampaikan pentingnya JDIH sebagai sarana untuk menyediakan informasi hukum yang akurat dan terkini kepada masyarakat. "Dengan adanya Monev ini, kita harapkan JDIH di Kabupaten Gresik dapat lebih optimal dalam memberikan layanan informasi hukum," ujarnya.

Kegiatan Monev ini meliputi pemeriksaan dokumen, evaluasi sistem pengelolaan informasi, serta diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi JDIH di daerah. Selain itu, tim juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan JDIH.

Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gresik, [M Rum Pramudya, S.H], mengapresiasi kegiatan ini dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja JDIH di wilayahnya. "Kami akan terus berusaha agar informasi hukum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat," katanya.

Kegiatan Monev ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk peningkatan pelayanan hukum di Kabupaten Gresik dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas informasi hukum.