Selasa, 21 Januari 2025 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat koordinasi yang membahas rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Pedoman Penerapan Tandatangan Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik. Rapat ini dihadiri oleh berbagai instansi, antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gresik, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Sekardadu ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang akan memudahkan proses administrasi pemerintahan melalui penggunaan tandatangan elektronik. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menyatakan pentingnya pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.

Diskusi dalam rapat tersebut mencakup aspek hukum, teknis, serta dampak sosial dari penerapan tandatangan elektronik. Setiap dinas memberikan pandangan dan masukan terkait implementasi kebijakan ini, sehingga diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam menyusun pedoman yang diharapkan dapat segera diimplementasikan, guna mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.